Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan relaksasi kewajiban Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang sebelumnya telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha debitur sekaligus menahan potensi lonjakan kredit bermasalah di wilayah terdampak bencana. Relaksasi ini difokuskan pada restrukturisasi kewajiban debitur KUR yang mengalami gangguan kemampuan bayar.
Advertisement
Airlangga mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan relaksasi tersebut.
“Tadi diputuskan OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi kur yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Selasa (16/12/2025).
Selain payung aturan dari OJK, pemerintah juga menyiapkan regulasi lanjutan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan spesifik sesuai daerah terdampak. Skema tersebut akan diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme KUR di tiga provinsi yang menjadi fokus penanganan.
“Khusus mengenai KUR nya nanti akan dibuatkan PP tersendiri terkait dengan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Airlangga.
Kebijakan Relaksasi
Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan relaksasi diberikan dengan jangka waktu tiga tahun yang terbagi dalam tiga tahap pelaksanaan. Tahap pertama berlangsung pada Desember 2025 hingga Maret 2026 dan difokuskan pada pemetaan dampak bencana.
Dalam periode ini, debitur KUR dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran, sementara bank penyalur juga tidak menerima setoran angsuran dari debitur.
Memasuki tahap kedua, pemerintah membuka ruang relaksasi kewajiban hingga peluang penghapusan utang bagi pelaku UMKM yang usahanya tidak dapat dilanjutkan pascabencana.
“Di fase kedua relaksasi kewajiban debitur KUR eksisting, yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi pengapusan,” tutur Airlangga.
Perpanjangan Tenor Kredit
Sementara pada tahap ketiga, pemerintah menyiapkan perpanjangan tenor kredit atau tambahan pembiayaan melalui skema suplesi. Bagi debitur KUR yang masih dapat melanjutkan usaha, relaksasi diberikan melalui perpanjangan tenor, penambahan kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin.
Pemerintah menetapkan subsidi bunga dan margin sebesar 0% pada 2026 dan 3% pada 2027. Sementara itu, untuk debitur baru, suku bunga KUR juga ditetapkan 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, sebelum kembali normal sebesar 6% pada tahun berikutnya.
Kebijakan relaksasi KUR ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha debitur terdampak bencana sekaligus memberikan ruang pemulihan ekonomi di daerah.