Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mencatat terjadinya lonjakan signifikan transaksi non-tunai sepanjang 2025 yang mencapai Rp 642 triliun, meningkat 20,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan kenaikan ini menandakan perubahan besar dalam pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam aktivitas pembayaran sehari-hari. Digitalisasi yang terus meluas menjadi salah satu faktor utama yang mendorong akselerasi ini.
Advertisement
“Sampai September, transaksi non-tunai mencapai Rp 642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3 persen,” kata Menko Airlangga dalam sambutannya diacara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Airlangga menyebut pergeseran perilaku masyarakat ke transaksi digital didorong oleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pembayaran elektronik.
Selain itu, adaptasi teknologi yang semakin kuat, termasuk kemapanan infrastruktur pembayaran digital, membuat metode non-tunai jauh lebih diminati.
“Upaya digitalisasi terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai,” ujarnya.
Ekosistem Digital Daerah Menguat
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan transformasi transaksi non-tunai tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang terintegrasi.
Penerimaannya pun tinggi, dengan nilai transaksi melalui QRIS dan e-banking mencapai Rp 75,3 triliun dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan sampai dengan semester I, 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-banking sebesar Rp 75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Perkembangan QRIS
Adapun kata Airlangga, lonjakan transaksi non-tunai juga dipacu oleh berbagai program pemerintah untuk memperkuat infrastruktur digital nasional. QRIS kini telah digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant, serta dapat berfungsi lintas negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.
Pemerintah terus memperluas kemampuan QRIS, termasuk uji coba di Tiongkok dan Arab Saudi untuk memperkuat penetrasi transaksi lintas batas. Selain QRIS, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang mulai banyak digunakan pemerintah daerah untuk pembayaran belanja operasional.
“Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan kartu kredit Indonesia. Kartu kredit Indonesia ini yang banyak dipakai oleh pemerintah daerah. Kemudian, perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit,” pungkasnya.
Di KTT G20, Indonesia Pamer QRIS yang Diadopsi Jepang dan Korea
Sebelumnya, Indonesia memamerkan sistem pembayaran berbasis QR atau QRIS sebagai salah satu solusi digital murah dan sederhana untuk mendorong inklusi keuangan global dalam pertemuan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai mendampingi Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming menghadiri dua sesi utama forum.
Airlangga mengatakan salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah yaitu sistem pembayaran lintas negara berbasis QR yang kini telah menjadi standar regional.
"Itu salah satunya QR, dan QR ini diadopsi oleh berbagai negara di ASEAN, bahkan negara lain di Jepang maupun di Korea,” ujarnya dalam Press Conference terkait Hasil KTT G20 Afrika Selatan 2025, Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan penguatan ekonomi inklusif harus dibarengi akses pembiayaan internasional yang adil bagi negara berkembang.
"Pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif. Dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi setara khususnya bagi negara-negara berkembang,” jelasnya.
Dialog Terkait Kecerdasan Buatan
Indonesia juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan teknologi finansial berkembang dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan mendukung pemerataan pembangunan.
Selain isu digital, Indonesia juga menyoroti agenda global lain seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan penegakan nilai kemanusiaan sebagai inti tata kelola global.
Dalam forum tersebut, Wakil Presiden, turut melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan organisasi internasional, termasuk Ethiopia, Vietnam, Angola, WTO, dan UNCTAD.