Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meminta para kepala daerah memastikan kualitas produksi pangan di daerahnya masing-masing. Tertutama untuk keperluan pasokan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia memandang, program andalan pemerintah itu bisa memberikan dampak positif pada perekonomian, baik daerah maupun secara nasional. Dia meminta kepala daerah membina para peternak hingga petani.
Advertisement
"Untuk itu kami pesan kepada Bapak-Ibu tolong melakukan pembinaan kepada peternak, kepada petani kita agar produksinya terus meningkat dan berkualitas," kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (27/11/2025).
Dia menjelaskan, penerima program MBG terus bertambah ke depannya. Maka, pengawalan dari kepala daerah menjadi semakin penting.
"Program MBG selain tujuan utama adalah memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak kita, tetapi di sisi lain bisa meningkatkan ekosistem ekonomi kita," katanya.
"Semua menjadi berputar, semua menjadi bergerak. Peningkatan permintaan kebutuhan bahan pokok, beras, daging, telur itu justru akan meningkatkan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan kita terutama di daerah-daerah," Budi menambahkan.
82,9 Juta Orang Terima MBG Tahun Depan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut target 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi bakal terealisasi pada Maret 2026.
Menurut dia, target tersebut dapat tercapai setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG diterbitkan dalam waktu dekat.
"Diperkirakan tahun 2026, Maret, kita sudah bisa mencapai 82,9 juta (penerima) dengan risiko, dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun," kata Zulhas, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menko Zulhas Jadi Ketua Koordinator MBG
Zulhas menyampaikan, pemerintah terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap tata kelola MBG. Ia memastikan bahwa tidak ada lagi seorang anak yang akan menjadi korban dari kelalaian penyediaan MBG.
Zulhas telah mendapat penugasan untuk menjadi ketua tim dalam melakukan koordinasi antarinstansi, pemerintah pusat hingga daerah. Selain itu, ia memastikan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG akan dilakukan semakin ketat.
"Pengawasan tentu nanti sampai ke desa, itu di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, ada gubernur, bupati, punya wali kota, camat, sampai desa. Itu pengawasan, sehingga nanti puskesmas, dinas kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi dipimpin langsung nanti sama pelaksana harian, Bu Nanik (Wakil Kepala BGN)," ujarnya.
Aturan Tata Kelola MBG Rampung
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan penyusunan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sudah rampung.
Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.
Sanksi tersebut, kata Dadan, berupa administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.