Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan tidak akan menjadi kota hantu seperti yang diberitakan oleh media asal Inggris, The Guardian.
Dalam artikel berjudul "Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a 'ghost city'", The Guardian menuliskan IKN sebagai kota hantu karena progres pembangunan yang dinilai lambat dan belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru.
Advertisement
“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” kata Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Purbaya menjamin pembangunan di kawasan IKN tidak berhenti. Pendanaan terus berjalan baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Dia menyebut, sejumlah perusahaan swasta telah mendapat izin membangun perumahan di wilayah tersebut.
“Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi,” ujar Purbaya, dilansir Antara.
Menurut dia, langkah-langkah konkret di lapangan menunjukkan bahwa IKN bukanlah proyek yang mangkrak seperti tudingan media asing.
“Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa,” tambahnya.
Purbaya pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional jangka panjang yang membawa dampak ekonomi luas. Dia menyebut, pembangunan ini bukan hanya tentang pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kalau ekonomi kita tumbuh baik, pembangunan IKN akan terus berlanjut. Ini bukan hanya proyek pemerintah, tapi proyek masa depan bangsa,” ujar Purbaya.
OIKN Percepat Tahap Kedua Pembangunan
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, pembangunan fisik maupun nonfisik IKN akan semakin massif.
Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan kawasan inti.
Pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif dengan anggaran total mencapai Rp11,6 triliun. Kompleks legislatif seluas 42 hektar akan menampung Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, dan gedung kerja lainnya.
Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar mencakup pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, dengan target penyelesaian 25 bulan sejak November 2025.
Pemerintah Harus Jawab Kritik dengan Langkah Nyata
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta Otorita IKN menjawab kritik media asing dengan langkah konkret di lapangan. Dia menilai label “kota hantu” harus dijawab dengan kinerja yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin, Minggu (2/11/2025).
Menurutnya, citra negatif dari media asing dapat berdampak pada kepercayaan investor. Karena itu, komunikasi publik yang efektif menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan internasional.
“Bagaimana pun ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing, image yang baik harus terus dijaga tentunya berbasis kondisi real di lapangan. Di anatra cara yang bisa ditempuh dengan perbaikan pola komunikasi publik,” tegas Khozin.