Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi rekomendasi khusus soal pentingnya jaminan kehalalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merespons hal itu, tiga asosiasi yang bergerak di bidang kuliner, yakni Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI), dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) mendukung rekomendasi tersebut.
Sebagai mitra strategis dalam penyediaan sarana makan yang higienis, aman, dan sesuai standar halal, kamisiap berkolaborasi dengan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh pemangku kepentingan,” kata ujar Sekjen APMAKI, Ardy Susanto dalam keterangan diterima.
Advertisement
Ardy menjelaskan, dukungannya mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, dia menjamin produknya juga sudah bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia.
“Produsen dalam negeri siap memenuhi kebutuhan food tray program MBG,” tegas Ardy.
Ardy menambahkan, berdasarkan estimasi kapasitas produksi anggota, industri nasional saat ini sudah dapat memproduksi sekitar 10 juta unit food tray per bulan atau sekitar 100 juta unit per tahun.
Dia meyakini, dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan yang selama ini diimpor dari luar negeri, sekaligus menjamin standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang sesuai rekomendasi MUI, SNI dan kebutuhan BGN.
“Kami semua berkomitmen untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi oleh bapak Presiden Prabowo, kami pun memastikan program MBG terhindar dari potensi risiko penggunaan peralatan makan yang tidak sesuai standar, karena produk industri nasional telah terjamin kualitasnya sesuai SNI dan standar halal,” yakin dia.
Ardy pun memastikan, industri dalam negeri tidak mungkin berani memproduksi barang palsu atau menggunakan bahan SS 304 yang tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana banyak ditemukan produk KW di pasaran, bahkan ada yang mencantumkan logo SNI tetapi ternyata tidak memenuhi standar.
“Dengan melibatkan produsen dalam negeri, kualitas peralatan makan dalam program MBG akan lebih terjamin dan masyarakat terlindungi dari produk abal-abal. Kami berkomitmen hanya menghadirkan produk sesuai SNI dan standar Halal,” janji Ardy.
Dukung Program MBG
Senada, Ketua Umum GAPEMBI, Alven Stony menegaskan pihaknya juga siap mendukung program MBG dengan menyediakan dapur yang higienis, sesuai standar gizi, dan patuh terhadap rekomendasi MUI.
Dia juga menghimbau agar para kepala SPPG bisa pro aktif dalam memastikan SPPG yang mereka kelola menggunakan peralatan makan dan dapur yang bersertifikat halal dan memastikan aspek thoyib sesuai rekomendasi MUI yang ditujukan kepada kepala BGN.
Sementara itu, Ketua APMAKI, Alie Cendrawan menyampaikan industri wadah makan yang tergabung dengan APMAKI telah memiliki kemampuan produksi 8,5 juta set perbulan. Selain itu, APMAKI juga siap meningkatkan kapasitas produksi untuk memastikan distribusi food tray yang sesuai standar halal dan SNI apabila dibutuhkan oleh pemerintah dan BGN.
“Pihak ASPRADAM memastikan perusahaan produsen alat dapur dan makan yang tergabung dengan asosiasi mereka mempunyai kemampuan produksi 2 juta set perbulan dan juga siap untuk menambahkan fasilitas produksinya agar memastikan suplai peralatan dengan kualitas terbaik agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan,” dia menutup.