Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap kukuh menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal partai pimpinan Anis Matta itu bagian dari Setgab Koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Langkah PKS itu pun dinilai sebagai upaya untuk menaikkan citra partai menjelang Pemilu 2014 mendatang.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menilai PKS hanya ingin mengembalikan citranya yang turun drastis sejak penetapan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi oleh KPK.
"Silakan publik menilai, bahwa yang dilakukan oleh PKS bisa jadi sesuai dengan dugaan tadi (ingin menaikkan citra partai di Pemilu 2014)," kata Bima di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).
"Apalagi sekarang memang PKS harus mengambil langkah-langkah signifikan terkait berbagai macam persoalan di internal partainya. Ya mungkin harus seperti itu," ujarnya.
Bima menuturkan, berbeda pendapat dan sikap merupakan hal biasa dalam dunia politik. Tapi perbedaan sikap itu harus dibatasi koridor dan etika politik.
"Di dalam setgab boleh saja kita berbeda sikap, tapi keputusan yang diambil, yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu sebaikanya didukung penuh. Seharusnya kita tidak menempatkan kepetingan yang lebih sempit, di banding kepentingan jangka panjang dalam menyehatkan perekonomian nasional dan sebagainya," pungkas Bima. (Ndy/Ali)
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menilai PKS hanya ingin mengembalikan citranya yang turun drastis sejak penetapan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi oleh KPK.
"Silakan publik menilai, bahwa yang dilakukan oleh PKS bisa jadi sesuai dengan dugaan tadi (ingin menaikkan citra partai di Pemilu 2014)," kata Bima di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).
"Apalagi sekarang memang PKS harus mengambil langkah-langkah signifikan terkait berbagai macam persoalan di internal partainya. Ya mungkin harus seperti itu," ujarnya.
Bima menuturkan, berbeda pendapat dan sikap merupakan hal biasa dalam dunia politik. Tapi perbedaan sikap itu harus dibatasi koridor dan etika politik.
"Di dalam setgab boleh saja kita berbeda sikap, tapi keputusan yang diambil, yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu sebaikanya didukung penuh. Seharusnya kita tidak menempatkan kepetingan yang lebih sempit, di banding kepentingan jangka panjang dalam menyehatkan perekonomian nasional dan sebagainya," pungkas Bima. (Ndy/Ali)
