Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah hendak mendorong konsumsi rumah tangga di kuartal II 2025, lewat pemberian 6 paket stimulus ekonomi per Juni 2025.
"Sehingga diharapkan dengan konsumsi rumah tangga yang terdorong, maka dia akan memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama di kuartal kedua, di mana rencana pemberian insentif ini akan dilakukan," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (28/5/2025).
Advertisement
Hanya saja, Yusuf menambahkan, jika dilihat dari insentif yang diberikan, jatah bantuan untuk kelas menengah masih terbatas. Padahal, kelompok masyarakat tersebut memegang peran besar untuk mendongkrak angka konsumsi rumah tangga.
"Insentif yang secara spesifik diperuntukkan untuk kelas menengah relatif masih terbatas. Padahal kelompok ini punya proporsi yang cukup besar dalam konsumsi rumah tangga, sehingga saya skeptis," tegas dia.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kesanggupan APBN untuk mengampu seluruh paket stimulus ekonomi di Juni nanti. Menurutnya, itu sangat tergantung pada seberapa besar cakupan insentif yang akan diberikan, termasuk durasi dan desain masing-masing bantuan tersebut.
"Kalau insentif yang ditawarkan berskala besar, bersifat jangka panjang, dan menyasar banyak kelompok, tentu tekanan terhadap APBN akan jauh lebih besar dibanding program berskala terbatas dan bersifat temporer," ungkapnya.
Penerimaan Negara Lagi Tertekan
Masalahnya, Yusuf menekankan, Indonesia sedang menghadapi tekanan dari sisi penerimaan negara. Ada potensi shortfall pajak tahun ini, seiring dengan tren moderasi harga komoditas dan belum pulihnya sepenuhnya konsumsi rumah tangga.
"Ini artinya ruang fiskal kita sebenarnya tidak sedang longgar-longgarnya. Belum lagi, pemerintah juga harus menghadapi jatuh tempo pembayaran utang yang cukup signifikan di tahun ini. Kombinasi antara penerimaan pajak yang menurun dan kewajiban pembayaran utang akan mempersempit fleksibilitas belanja negara," bebernya.
Dalam kondisi seperti ini, ia menyebut setiap tambahan program atau stimulus baru perlu ditimbang secara matang. Apakah punya efek pengganda (multiplier effect) cukup besar untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat daya beli masyarakat, atau justru akan menambah beban fiskal tanpa hasil yang sepadan.
Bukan Soal Cukup atau Tak Cukup
"Artinya, keberlanjutan fiskal bukan hanya soal cukup atau tidak cukup, tetapi juga soal bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara cermat dan strategis," dia menekankan.
Yusuf tak memungkiri, pemerintah memang punya opsi untuk melakukan reprioritisasi anggaran. Namun, itu pun tidak tanpa konsekuensi, sebab ada program lain yang harus ditunda atau dikurangi.
"Jadi, jika ditanya apakah APBN mampu mengampu semuanya? Jawaban jujurnya: tergantung. Tergantung pada desain stimulus yang akan dijalankan, disiplin fiskal yang diterapkan, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Yang pasti, kalkulasi fiskalnya harus sangat presisi, karena ruang untuk trial and error saat ini sangat sempit," tuturnya.