Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenuhi undangan Komnas HAM terkait aduan warga Waduk Pluit yang menolak untuk direlokasi. Dalam pertemuan itu Jokowi menyerahkan dokumen nama-nama penguasa lahan Waduk Pluit yang menyewakan rumah kepada warga.
Dalam perbincanangnya dengan Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, Jokowi menyampaikan di atas lahan Waduk Pluit yang saat ini seluas 60 hektar tersebut tidak hanya berdiri rumah dengan status pemilik, namun juga rumah yang disewa dari beberapa orang yang Jokowi sebut.
"Warga di sana tidak hanya pemilik, tapi juga mereka para developer-developer kecil yang punya puluhan rumah sewa," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (17/5/2013).
Jokowi kemudian menyerahkan setumpuk data berisi nama para developer kecil yang ia maksud.
"Ini saya beri datanya, misalnya di sini tertulis Joko punya 3 rumah sewa, Alex punya 5, Anharudin punya 8, Ibrahim 5, Andi 5. Ibu kalau ke sana, tanya langsung ke mereka, itu kontrak atau punya sendiri," kata Jokowi.
Ia pun menyatakan, hampir separuh hunian yang berdiri di atas lahan waduk tersebut merupakan rumah yang disewa dari para penguasa lahan milik negara tersebut. "Lebih separuhnya itu tukang sewa semua. Apalagi di sana itu juga memang banyak yang tak ber-KTP," beber Jokowi. (Mut/*)
Dalam perbincanangnya dengan Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, Jokowi menyampaikan di atas lahan Waduk Pluit yang saat ini seluas 60 hektar tersebut tidak hanya berdiri rumah dengan status pemilik, namun juga rumah yang disewa dari beberapa orang yang Jokowi sebut.
"Warga di sana tidak hanya pemilik, tapi juga mereka para developer-developer kecil yang punya puluhan rumah sewa," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (17/5/2013).
Jokowi kemudian menyerahkan setumpuk data berisi nama para developer kecil yang ia maksud.
"Ini saya beri datanya, misalnya di sini tertulis Joko punya 3 rumah sewa, Alex punya 5, Anharudin punya 8, Ibrahim 5, Andi 5. Ibu kalau ke sana, tanya langsung ke mereka, itu kontrak atau punya sendiri," kata Jokowi.
Ia pun menyatakan, hampir separuh hunian yang berdiri di atas lahan waduk tersebut merupakan rumah yang disewa dari para penguasa lahan milik negara tersebut. "Lebih separuhnya itu tukang sewa semua. Apalagi di sana itu juga memang banyak yang tak ber-KTP," beber Jokowi. (Mut/*)
