Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menanggapi isu reshuffle atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia bahkan tersenyum dan mengangguk saat awak media menegaskan hal tersebut.
Menanggapi hal itu, Analis Politik Arifki Chaniago menilai akan ada sejumlah dampak bila kepala negara benar akan kembali melakukan reshuffle. Khususnya, terkait stabilitas politik menuju 2024.
Advertisement
"Stabilitas politik di pemerintahan Jokowi tentu terganggu dan partai yang kadernya terdepak dari kabinet berkemungkinan akan mengambil posisi berbeda (oposisi) menjelang Pemilu 2024," kata Arifki melalui pesan singkat diterima, Kamis (29/12/2022).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini juga mengamini, perombakan kabinet tentu memiliki tantangan. Kendati pada sisi lain, anggota koalisi partai pendukung pemerintah bisa memanfaatkan situasi itu untuk menambah jatah kursi menterinya.
"Pergantian kabinet ini tentu tidak mudah. Tapi secara pribadi Jokowi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres jika ada kader partai lain yang keluar," tutur Arifki.
Arifki menganalisis, bila benar ada reshuffle, maka menteri dari Partai NasDem adalah yang paling mungkin. Hal ini disebabkan pendeklarasian Anies yang dianggap membuat hubungannya dengan Jokowi menjadi dingin.
"Sebagai partai politik mendukung figur populer di tahun 2024 tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres. Tetapi, sikap NasDem dinilai sebagai partai koalisi lain, partai pemerintah rasa oposisi," tegas Arifki.
Reshuffle Kabinet Berdampak pada NasDem?
Jawabannya, lanjut Arifki, pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan berdampak terhadap NasDem jika Jokowi punya kepentingan dalam percaturan calon presiden pasca 2024. Tapi jika tidak, NasDem dipastikan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi sampai 2024.
“Dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu hal wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024. Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi, karena ikut mempengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024”, Arifki menutup.
Advertisement
