Liputan6.com, Jakarta Pemerintah daerah perlu memberi perhatian terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Agus Fatoni.
"Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja," ujar Fatoni pada Webinar Series Keuda Update Seri 14 yang digelar Ditjen Bina Keuda dengan tema Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kamis (14/4).
Advertisement
Fatoni menguraikan, tren realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun atau year on year, pada akhir Maret setiap tahunnya capaian angkanya cenderung fluktuatif. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29%. Sementara pada Maret 2021 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08%.
Fatoni menjelaskan, posisi realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp150,73 triliun atau 14,39%. Fatoni juga merinci daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi per Maret 2022, yaitu:
- Bangka Belitung
- Bali
- Sulawesi Barat
- Kalimantan Utara
- Sumatera Barat
- Sulawesi Tengah
- Kalimantan Selatan
- Jawa Timur
- Jawa Tengah, dan
- Kalimantan Barat
Sedangkan untuk kabupaten, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per Maret 2022 yakni:
- Jembrana
- Kulon Progo
- Pati
- Magetan
- Kolaka Utara
- Klungkung
- Kepulauan Mentawai
- Tulungagung
- Tanah Datar, dan
- Wonogiri.
"Kemudian dari sisi pendapatan kota, kami melihat 10 daerah tertinggi adalah yang pertama Kota Magelang, kemudian Kota Kediri, Kota Padang Panjang, Denpasar, Kota Bogor, Kota Batu, kemudian Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Tasikmalaya, dan Kota Madiun," tambah Fatoni.
Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun juga mengalami capaian yang beragam. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi belanja APBD sebesar 10,05%, sementara pada Maret 2021, rata-rata realisasinya sebesar 9,09%.
"Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp82,35 triliun atau 5,70%," sambung Fatoni.
Adapun sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi antara lain, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah.
"Sementara untuk realisasi belanja kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun," lanjut Fatoni.
Di sisi lain, untuk tingkat kota dengan realisasi belanjanya tertinggi, yakni Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar.
"Kami perlu terus mencermati realisasi belanja dan pendapatan ini agar kita mendapatkan basis data yang cukup, sehingga bisa melakukan langkah-langkah percepatan," tegas Fatoni.
(*)
