Langkah Kemenkes Antisipasi Bencana Hidroklimatologi Akibat Perubahan Cuaca

Upaya Kementerian Kesehatan RI menghadapi bencana hidroklimatologi akibat perubahan cuaca dan iklim sudah dilakukan semaksimal mungkin.

oleh Fitri Haryanti Harsono diperbarui 18 Apr 2019, 17:00 WIB
Sebuah rumah terlihat antara puing-puing bangunan setelah tsunami menerjang kawasan Anyer, Banten, Minggu (23/12). Tsunami menerjang pantai di Selat Sunda, khususnya di daerah Pandenglang, Lampung Selatan, dan Serang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menghadapi bencana hidroklimatologi akibat perubahan cuaca dan iklim sudah dilakukan semaksimal mungkin. Utamanya di wilayah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Achmad Yurianto menegaskan, sejumlah fasilitas kesehatan sudah didirikan guna menghadapi risiko bencana alam.

"Kami sudah menyiapkan rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah-daerah rawan risiko bencana. RSUD misalnya, didirikan di lokasi yang rawan longsor. Nah, itu buat mengantisipasi terjadi longsor (penanganan longsor)," tegas Yuri dalam acara diskusi Hidroklimatologi di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Pembangunan rumah sakit dan puskesmas pun dilakukan berdasarkan peta risiko daerah longsor. Bencana hidroklimatologi merupakan bencana yang terjadi akibat perubahan cuaca, yang berdampak pada sebaran air, tanah, dan iklim.

 

 

Saksikan juga video berikut ini:

2 dari 2 halaman

Kurangi Risiko Korban

Antisipasi yang dilakukan oleh Kemenkes RI juga terlihat dalam menghadapi tsunami. Fasilitas kesehatan yang dibangun ditujukan untuk mengurangi risiko jumlah korban meninggal.

"Seperti kasus tsunami Banten dan Lampung beberapa waktu lalu. Pembangunan RSUD tipe A di Lampung dan ketersediaan tenaga kesehatan bertujuan mengurangi risiko (korban)," ujar Yuri.

Selain membangun fasilitas kesehatan, Kemenkes juga memberi edukasi soal bencana pada warga.

"Edukasi soal dampak bencana juga dilakukan. Kami juga punya peta area mana saja yang (berpotensi) banjir," ujar Yuri.

Untuk penanganan bencana hidroklimatologi, setiap pemerintah provinsi harus mampu memback up (memegang kendali) kabupaten/kota yang mengalami bencana.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya