Kementerian PUPR Lelang Ribuan Proyek Infrastruktur

Kementerian PUPR terus melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 08 Mar 2018, 20:42 WIB
Suasana proyek LRT dikawasan Kuningan, Jakarta, Senin (1/1). Sejumlah proyek infrastruktur lain di Ibukota, seperti proyek Light Rail Transit tampak sepi aktifitas pengerjaan dikarenakan Libur Tahun Baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang 5.269 paket proyek infrastruktur senilai Rp 36,4 triliun melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelelangan paket itu terhitung hingga 7 Maret 2018.

Jumlah tersebut mewakili 68,5 persen dari rencana target lelang yang terekam dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kementerian PUPR, yakni sebanyak 7.688 paket sebesar Rp 52,9 triliun.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menuturkan, sejumlah paket yang telah dilelang, yaitu 1.581 paket senilai Rp 10,6 trilun telah dilakukan penandatangan kontrak.

"Sebanyak 1.360 paket telah ditetapkan pemenang lelang, dan sisanya masih dalam tahapan masa pengumuman dan evaluasi penawaran lelang," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dari 5.269 paket yang telah dilelang, 91,3 persennya adalah paket yang berada di empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yaitu Ditjen Bina Marga sebanyak 1.651 paket senilai Rp 21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.868 paket senilai Rp 6,6 triliun.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.229 paket senilai Rp 4,7 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 395 paket senilai Rp 3,7 triliun.

Kebijakan pemaketan Kementerian PUPR sebesar 90 persen diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.

 

2 dari 2 halaman

Pembinaan

Pengendara motor melintas di samping proyek LRT di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (1/1). Sejumlah proyek infrastruktur lain di Ibukota, seperti proyek LRT tampak sepi aktifitas pengerjaan dikarenakan Libur Tahun Baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selain itu, Kementerian PUPR terus melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh.

Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada para perusahaan konstruksi (kontraktor dan konsultan) swasta nasional dan lokal untuk meningkatkan kemampuannya melalui keterlibatan proyek dengan nilai paket besar melalui kebijakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUMN.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, porsi belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal di Kementerian PUPR mencapai 81 persen, atau Rp 88 triliun dari total alokasi keseluruhan sebesar Rp107,38 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya