Liputan6.com, Yogyakarta: Persoalan Ahmadiyah tak luput dari perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siradj. Ia menilai Surat Keputusan Bersama tiga menteri terkait Ahmadiyah merupakan kompromi maksimal untuk menangani persoalan aliran itu.
"Tapi implementasinya memang kurang maksimal," kata Said di sela-sela rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kompleks Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Ahad (27/3). Said Agil menolak anggapan sebagian kalangan yang menyebut SKB tiga menteri sebagai sumber kekerasan yang menimpa anggota Ahmadiyah.
Di sisi lain PBNU tak membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, sekalipun PBNU menilai ajaran Ahmadiyah menyimpang dari Islam. "Tidak ada ajaran Islam yang menghalalkan kekerasan," imbuh Said Agil. Ia menyebut sebagai warga negara, pengikut Ahmadiyah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.(ANT/AIS)
"Tapi implementasinya memang kurang maksimal," kata Said di sela-sela rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kompleks Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Ahad (27/3). Said Agil menolak anggapan sebagian kalangan yang menyebut SKB tiga menteri sebagai sumber kekerasan yang menimpa anggota Ahmadiyah.
Di sisi lain PBNU tak membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, sekalipun PBNU menilai ajaran Ahmadiyah menyimpang dari Islam. "Tidak ada ajaran Islam yang menghalalkan kekerasan," imbuh Said Agil. Ia menyebut sebagai warga negara, pengikut Ahmadiyah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.(ANT/AIS)
