Liputan6.com, Jakarta: Unjuk rasa besar-besaran buruh pada 1 Mei 2010, menurut Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Seluruh Indonesia (Gaspermindo) yang juga kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat merupakan ajang refleksi para buruh yang selalu mengalami tekanan dan ketidakpuasan. Selama ini, agenda untuk kesejahteraan buruh selalu tertunda dan May Day merupakan ajang untuk mengungkapkan itu semua.
Hal yang paling dipermasalahkan adalah masalah outsourcing hingga menimbulkan kerusuhan seperti di Batam. "Outsourcing ini sudah menjamur di mana-mana. Orang bekerja bertahun-tahun tanpa jaminan karier, kesehatan, pensiun, dan masa depan," kata Jumhur Hidayat kepada wartawan, Jumat (30/4), usai membuka rountable dialog BNP2TKI dengan organisasi keagamaan di Puncak, Jawa Barat.
Aktivis buruh ini juga menambahkan dirinya prihatin dengan pengawasan tenaga kerja terkait dengan masalah outsourcing di daerah, terutama di masa otonomi daerah seperti sekarang ini. "Dulu ada kanwil tenaga kerja untuk provinsi dan kantor departemen untuk kabupaten dan kota. Sekarang ini, di masa otonomi, semua jabatan itu diserahkan kepada provinsi dan kabupaten masing-masing. Masalahnya, mereka sering menempatkan pejabat yang tidak mengerti soal tenaga kerja," tutur Jumhur.(ARI)
Hal yang paling dipermasalahkan adalah masalah outsourcing hingga menimbulkan kerusuhan seperti di Batam. "Outsourcing ini sudah menjamur di mana-mana. Orang bekerja bertahun-tahun tanpa jaminan karier, kesehatan, pensiun, dan masa depan," kata Jumhur Hidayat kepada wartawan, Jumat (30/4), usai membuka rountable dialog BNP2TKI dengan organisasi keagamaan di Puncak, Jawa Barat.
Aktivis buruh ini juga menambahkan dirinya prihatin dengan pengawasan tenaga kerja terkait dengan masalah outsourcing di daerah, terutama di masa otonomi daerah seperti sekarang ini. "Dulu ada kanwil tenaga kerja untuk provinsi dan kantor departemen untuk kabupaten dan kota. Sekarang ini, di masa otonomi, semua jabatan itu diserahkan kepada provinsi dan kabupaten masing-masing. Masalahnya, mereka sering menempatkan pejabat yang tidak mengerti soal tenaga kerja," tutur Jumhur.(ARI)
