Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para penyelenggara negara bekerja lebih efektif dan efisien, termasuk soal pelaporan keuangan. Orientasi kerja pun perlu ada perubahan dari orientasi prosedur ke orientasi hasil.
"Pemerintah untuk mengolah keuangan secara efektif, secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur. Prosedur yang mengikuti, iya, orientasinya adalah hasil," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Pengelolaan uang negara tidak bisa dipandang hanya masalah teknis akuntansi semata. Esensi dari semua itu adalah transparansi akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.
Baca Juga
Advertisement
"Esensi ada di situ. Penggunaan setiap uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat," imbuh Jokowi.
Seluruh anggaran, baik APBN maupun APBD, sudah pasti makin besar. Penggunaan uang itu juga harus fokus pada belanja produktif, seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan berbagai program lainnya. Fungsinya untuk mendorong ekonomi masyarakat.
"Apalagi saat ini kita menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan laporan keuangan negara berbasis akrual. Ini lebih sulit lagi Dalam pelaksanaannya. Dan Saya menyadari setiap perubahan akuntansi dan laporan keuangan bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah," jelas Jokowi.
Segala hal yang disampaikan merupakan bagian dari gagasan yang bisa saja dikaji lebih dalam. Termasuk soal berbelitnya laporan keuangan yang dilihat pada sibuknya PNS membuat laporan SPJ.
"Bu Menteri Keuangan dan Pak Menteri Perekonomian tadi yang saya sampaikan hanya ingin memberikan sebuah lemparan gagasan. Apakah betul yang sudah selama ini kita lakukan mungkin bisa menjadi sebuah pemikiran untuk akan datang. Orientasi kita orientasi hasil bukan orientasi pelaporan," pungkas Jokowi. (Dony/Gdn)
