Datangi Rusun Rawa Bebek, Fadli Zon Tanya Harga Sewa

Kedatangan Fadli Zon diterima Kepala Unit Pengelola Rusun Rawa Bebek Darnawati Sembiring.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 16 Sep 2016, 17:57 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (5/4). Diskusi yang bertajuk Menteri Ribut Bikin Ribet itu membahas kegaduhan menteri yang menjadi perbincangan hangat di publik.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Selain Fadli, turut serta juga anggota Komisi XI DPR Biem Triani Benjamin, Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah, dan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

Kedatangan Fadli diterima Kepala Unit Pengelola Rusun Rawa Bebek Darnawati Sembiring. Politikus Gerindra itu langsung menanyakan warga bekas gusuran mana saja yang tinggal di rusun ini.

"Warga di sini bekas gusuran dari mana saja bu?" tanya Fadli kepada Darnawati di Rusun Rawa Bebek Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Selain itu, ia juga menanyakan mulai kapan warga menempati rusun dan berapa biaya yang harus dibayarkan oleh para warga untuk sewa rusun.

Darnawati Sembiring pun menjawab semua pertanyaan Fadli. Ia menjelaskan kalau warga mendapatkan gratis sewa selama tiga bulan pertama.

"Sejak April, awalnya free 3 bulan, setelah itu bayar sewa Rp 300 ribu. Ada 750 unit di sini. Di dalam (masing-masing rusun) enggak ada kamar, luasnya hanya 24 meter persegi untuk bujang dan gadis," jelas Darnawati.

Dia pun menyebut warga yang tinggal ada yang berasal dari Krukut dan Kampung Akuarium.

Usai bertanya soal rusun, Fadli pun meninjau rusun bersama Ratna Sarumpaet dan anggota DPR lainnya. Karena belum lama pada 2 September 2016 lalu, seorang bocah berusia sekitar 3 tahun terjatuh dari lantai empat rusun.

Sebelumnya, menurut Fadli, kunjungannya ini sebagai tindak lanjut dari adanya aduan yang disampaikan aktivis Ratna Sarumpaet dan sejumlah warga korban penggusuran pada Kamis 15 September 2016.

Politikus Partai Gerindra itu menilai aduan tersebut sebagai persoalan serius yang harus diselesaikan Pemprov DKI Jakarta.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya