Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membangun crisis center di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur.
Crisis center yang direncanakan akan menjadi tempat berkumpulnya para korban vaksin palsu ini, memang didirikan cukup sederhana. Hanya beratapkan tenda barak dari koramil, yang dilengkapi kursi lipat besi yang sudah berkarat.
Advertisement
"Barak ini saja kita hasil curi dari koramil," kata Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri dalam konferensi pers di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Rabu (20/7/2016).
Menurut Puri semestinya sebuah crisis center yang layak mampu menjadi sebuah clinic house, untuk para keluarga korban berkumpul bersama. "Harus ada lah tempat berkumpul semacam clinic house bagi kita, dan para temen yang anaknya terindikasi vaksin palsu," tandas Puri.
Puri mengingatkan kepada pemerintah agar ikut membantu penyelesaian kasus vaksin palsu. "Negara hari ini tidak hadir. Permasalahan di Indonesia tidak cuman darurat narkoba, seks bebas."
"Tidak mungkin lah negara tidak tahu apa yang terjadi di dalam negaranya sendiri. Kita pilih Jokowi karena kita tahu bahwa dia bisa bangun negara," imbuh Puri.
Dia mengatakan, sejak 18 Juli lalu keberadaan crisis centre semakin dipersulit. Bahkan, keberadaan tempat tersebut dilarang keamanan rumah sakit.
"Crisis centre merupakan upaya solidaritas orangtua korban untuk mendorong pihak RS Harapan Bunda, bertanggung jawab atas praktik pemberian vaksin palsu. Karena hingga saat ini belum ada respons sedikit pun, terkait tuntutan yang diajukan Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu," tegas Puri.
Isu Strategis
Puri cemas permasalahan vaksin palsu lambat laun akan tertutupi berita-berita besar, yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.
"Saya khawatirnya isu vaksin palsu ini bisa ketutup sama kasus-kasus hot sekarang, kayak Brexit dan kasus Santoso di Poso itu," kata dia.
Penyelesaian kasus vaksin palsu hingga ke akarnya, kata Puri, memang bukan perkara mudah dan butuh waktu yang tidak singkat.
"Untuk sampai ke bagaimana vaksin palsu ini diedarkan, alur distribusinya gimana emang enggak mudahlah. Pasti lama juga. Tapi setidaknya, pemerintah tolong jadikan kasus vaksin palsu ini sebagai isu strategis nasional," Puri memaparkan.
"Kasus ini jadi penting karena Indonesia terikat pada instrumen konvensi atas hak anak. Anak dan orangtua itu punya relasi tak terputuskan. Maka dari itu sah di mata hukum, untuk minta pencatatan kesehatan anaknya," timpal Puri.
Usut Tuntas
Pada kesempatan sama, Direktur YLBHI Alfon Kurnia Palma mengatakan, pihaknya merasa kecewa dengan kondisi crisis center yang disediakan RS Harapan Bunda.
"Tidak seharusnya kondisi crisis center itu seperti ini. Tidak layak pihak yang sudah dirugikan hanya dikasih space kayak gini," kata dia.
Alfon menilai pemerintahan sebagai organisator negara juga tidak hadir, sepanjang proses pembangunan crisis center ini.
Padahal, kata dia, aksi mereka ini disokong langsung oleh Komisi IX DPR. "Lewat Komisi IX DPR kemarin mereka merespon, kalau masalah vaksin palsu ini sepenuhnya adalah masalah luar biasa."
"Crisis center ini janji dari DPR kepada kami. Apakah sekarang kita semua melihat pihak rumah sakit sudah merespons secara positif peredaran vaksin palsu? Terutama di RS Harapan Bunda? Nampaknya belum," lanjut Alfon.
Alvons mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mengusut tuntas peredaran vaksin palsu yang kini meresahkan masyarakat. Pemerintah harus mencari tahu bagaimana vaksin palsu bisa tersebar di rumah sakit.
"Kita juga butuh tahu bagaimana peredaran vaksin palsu bisa masuk rumah sakit seperti ini. Apa indikasi awalnya. Ini adalah ungkapan dari para korban untuk meminta kejelasan. Dan saya berharap dalam hal ini pemerintah bisa mengusut hingga tuntas," pungkas Alvons.
Dinas Kesehetan Pemprov DKI Jakarta bersama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto serta Rumah Sakit Polri, menggelar vaksin ulang gartis kemarin. Vaksinasi itu hanya sehari.
Kendati, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada para orangtua korban vaksin palsu, agar memvaksin ulang buah hatinya, di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Syaratnya, cukup menyertakan bukti pemberian vaksin di RS Harapan Bunda.
Kasus vaksin palsu bukan saja terjadi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Kementerian Kesehatan telah mengumumkan 14 rumah sakit terindikasi menggunakan vaksin palsu, di antaranya di wilayah Jakarta dan Bekasi.
Sebanyak 23 orang telah menjadi tersangka kasus vaksin palsu, di antaranya terdiri dari produsen, distributor, hingga pembuat label. Para tersangka berasal dari Jakarta dan kota sekitarnya. (Winda Prisilia)
