Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dinilai negara yang minim akan konflik di antara negara-negara di kawasan Asia. Hal tersebut menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menarik investor sebanyak-banyaknya.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi mengatakan, negara yang punya potensi sebagai tempat investasi yang baik tengah mengalami masalah konflik perbatasan yang berdampak pada instabilitas di dalam negeri seperti China-India, Vietnam-China, Jepang-Chna, Pakistan-India, dan lain-lain.
Advertisement
"Kami juga melihat bahwa di negara-negara Asia itu, anggaran militernya dua kali dari anggaran militernya Eropa. Dan juga kami lihat lagi di negara Asia sendiri yang punya nuklir," ujar Bachrul di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Dari keseluruhan negara-negara di ASEAN, lanjut Bachrul, Indonesia yang terbilang tidak punya konflik dengan skala yang besar.
"Nah inilah salah satu keuntungan orang berdagang di Indonesia, orang berinvestasi," lanjutnya.
Selain itu, faktor bonus demografis Indonesia juga bisa menjadi daya tarik bagi investor sehingga mau menanamkan modalnya di Indonesia.
"Suplai tenaga kerja disini cukup mengekspansikan, mudah diakomodir," lanjut dia.
Yang juga penting, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Bahkan menurut Bachrul keempat terbesar di dunia.
"Yang mereka semua menginginkan bahan tambang, minyak gas, produk-produk lainnya dan sekarang kelautan. Itu potensinya luar biasa kalau kita bisa menghambat US$ 30 miliar dari hasil laut kita yang dicolong, kalau kita olah bakal dahsyat," jelas dia.
Berkaca dari hal-hal tersebut dan potensi investasi yang di Asia, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi utama.
"Kalau kami lihat investasi di satu sisi, disisi lain sebetulnya uang investasi dunia kan pada berebut, masih 52 persen itu uang investasi di negara-negara maju, 48 persen di Asia. Inilah harus berebut melalui perundingan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan EPA (Economic Partnership Agreements)," tandasnya. (Dny/Ahm)
