Lewat World Water Forum ke-10, Indonesia Tekankan Pentingnya Akses Air bagi Wilayah Konflik

Lebih lanjut, Tri juga menyebut bahwa sejumlah negara sepakat bahwa air sebagai kebutuhan dasar manusia tidak boleh dijadikan sebagai alat perang.

"Bagaimanapun, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional di bidang perang yang telah disepakati dalam berbagai konvensi, termasuk Konvensi Jenewa dan juga deklarasi universal Hak Asasi Manusia," lanjut Tri.

"Harapannya tentu negara-negara, terutama yang terlibat dalam konflik, menghindarkan diri dari penyalahgunaan atau air untuk kepentingan perang."

Krisis air global, sebut Tri, menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas karena sangat berpengaruh dan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan, kelaparan, kesehatan maupun pendidikan.

Tri juga mengatakan bahwa Indonesia tidak sekadar hanya ingin menjadi tuan rumah acara, nemun juga berharap hasil yang konkret dari forum tersebut.

"Jadi, outcomes dari WWF ke-10 nanti secara singkat akan kita harapkan meninggalkan legacy di empat bidang. Ini termasuk penetapan Hari Danau Sedunia, Pengelolaan Sumber Daya Air di Pulau Kecil, dan Penetapan Isu Ketahanan Air dan Iklim," jelas Tri.

Lebih lanjut, hasil konkret lainnya juga akan ditindaklanjuti melalui skema kerja sama selatan-selatan dan melalui skema segitiga.

"Yang kita lakukan ini terutama untuk membantu negara-negara berkembang lainya di wilayah Pasifik yang sama-sama kita ketahui dan juga secara geografis berbentuk negara-negara kepulauan kecil, tapi juga kita bekerjasama dan membantu negara-negara berkembang lainya, terutama di kawasan Afrika, untuk sama-sama mengatasi masalah global ini, terkhususnya dalam konteks ini adalah masalah air," tutur Tri.

Dalam perhelatan World Water Forum yang akan berlangsung kurang dari sebulan lagi, Tri menyebutkan bahwa Indonesia dan World Water Council telah mengundang 193 anggota UNESCO dan lebih dari 100 negara telah mengonfirmasi akan hadir.

"Karena deadline waktunya masih cukup, jadi kita masih membuka waktu untuk pendaftaran baik untuk tingkat menteri maupun untuk tingkat kepala negara," sebut Tri.

Selain itu, lebih dari 50 organisasi internasional juga turut diundang.

"Selain pemerintah, organisasi internasional dan organisasi regional terkait juga memiliki perhatian serius untuk isu-isu air global," sambungnya.