Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara langsung. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, akan mengikuti instruksi yang disampaikan DPP Demokrat.
"Tentunya sebagai kepanjangan tangan dari DPP, Fraksi Partai Demokrat akan mengikuti arahan DPP. Jadi kami akan selalu ikut," kata Nurhayati di Gedung DPR, Senin (22/9/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai wajar, dengan adanya sanksi yang diberikan kepada kadernya jika tak mengikuti instruksi DPP.
Namun demikian, dia mengaku tidak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada kader yang membangkang.
"Saya kira itu hal wajar (sanksi kepada kader). Kemarin juga juga ada beberapa anggota yang tidak bersama-sama. Sanksi itu kami serahkan ke DPP," tandas Nurhayati.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan sebelumnya menegaskan, partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.
"Dua hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU Pilkada. PD berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," kata Syarief kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis 18 September 2014.
Syarief mengatakan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan. Ada beberapa kelemahan dalam pilkada langsung. Namun, menurutnya, ada kelemahan dalam pilkada langsung.
"Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial dan budaya, begitu juga dalam soal keutuhan. Terhadap semua ekses negatif tersebut, pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan," katanya. (Yus)
Advertisement
