Liputan6.com, Jakarta - Para relawan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SB) bertanggung jawab atas ketidakstabilan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berujung pada wacana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Mohammad Yamin mengatakan kenaikan harga BBM seharusnya dilakukan saat pemerintahan SBY.
"SBY tidak antisipasi soal BBM. Ini tanggung jawab SBY. Kenaikan harga BBM ini kan terjadi sejak zaman pemerintahannya," kata Yamin dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).
Menurut Yamin, selama 10 tahun pemerintahan SBY berjalan, SBY tidak pernah serius mengantisipasi kenaikan harga BBM.
"Mulai dari pengalihan kebutuhan akan BBM beralih ke gas, tidak pernah ada kebijakan serius untuk ini. Penggunaan BBM kan sebenarnya bisa dihemat," ujar Yamin.
Yamin menambahkan, pemerintahan SBY masih belum maksimal dalam mengatasi masalah BBM. Selain itu, penggunaan anggaran negara tidak efektif dan efisien, sehingga pemerintahan selanjutnya yang harus menanggung.
"Pengelolaan anggaran tidak baik selama Presiden SBY memimpin, sehingga pemerintahan ke depan yang menanggungnya," tukas Yamin.
Baca juga:
Pasokan Kembali Normal, BBM Subsidi di Jawa Tengah Masih Langka
Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM
Siapa Bernyali Naikkan BBM?
Advertisement
(Sss)
