Liputan6.com, Jakarta - Rekam jejak PDI Perjuangan di bawah komando Megawati Soekarnoputri kala menjabat presiden yang banyak menjual aset negara mulai dari satelit, gas, sampai kapal tanker VLCC milik Pertamina dinilai tidak banyak bawa manfaat bagi masyarakat.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Agung Suprio menilai, sekalipun PDIP mengusung Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon presiden (capres), rekam jejak PDIP di masa lalu itu sulit dihapus. Bahkan, dia menilai, kebijakan Megawati yang menjual aset justru bisa terulang lebih parah jika Jokowi masih bisa didikte partai.
"Noda tersebut akan datang kembali bahkan lebih pekat dan sulit dihapus jika memang Jokowi terlalu didikte partai yang punya track [record] buruk dalam penjualan aset negara," ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/3/2014).
Belum lagi, imbuh Agus, jika mengingat sikap Jokowi selama ini yang sangat manut apa pun yang dikatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Karena itu, jika memang PDIP tak mau mengulang sejarah penjualan aset negara, maka Jokowi sebagai capres yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut harus berani mengemukakan visi-misi pengelolaan aset negara.
Advertisement
"Sayangnya kampanye Jokowi miskin program. Yang ditampilkan adalah sosoknya yang sederhana. Kampanye yang menguras perasaan, tapi mengesampingkan akal sehat," ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lewat akun Twitter-nya @fahrihamzah menyindir Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden pada 2002 silam. Fahri menyinggung beberapa kebijakan Megawati kala itu yang dinilai merugikan karena menjual aset negara. (Anri Syaiful)
Baca juga:
