Komdigi Godok Tata Kelola Hak Cipta Jurnalistik di Era AI

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bergerak cepat merespons dampak pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) terhadap industri media nasional.

Pemerintah tengah menggodok tata kelola hak cipta era digital guna melindungi karya jurnalistik sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.

Langkah ini ditandai dengan audiensi resmi antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dan Managing Director News Google Asia Pacific, Kate Beddoe, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas isu-isu krusial, mulai dari pelindungan karya jurnalistik, penggunaan konten untuk AI, hingga model kerja sama antara platform digital dan penerbit media.

Nezar membeberkan penetrasi AI telah memicu guncangan serius pada ekosistem media arus utama. Salah satu ancaman paling nyata adalah merosotnya jumlah kunjungan (trafik) pembaca ke situs berita secara drastis, yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan pers.

"Kekhawatiran terbesar para pengelola situs saat ini terkait AI adalah penurunan trafik. Beberapa bahkan melaporkan kehilangan hingga 70 persen trafik. Karena itu, mereka membutuhkan skema model bisnis baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini," ujar Nezar, dikutip dari Antara, Rabu (27/6/2026).

Guna merespons kondisi tersebut, Komdigi berkomitmen memfasilitasi dialog lintas sektor agar aturan yang dihasilkan tetap adil dan merata. Ia menekankan pentingnya pendekatan spesifik karena setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda.

"Kami akan memfasilitasi diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi pilihan terbaik. Kebutuhan setiap sektor harus dilihat secara spesifik dan tidak bisa disamakan," Nezar menambahkan.

Dalam kesempatan sama, pihak Google memaparkan pandangannya terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.

Isu strategis yang disorot meliputi batasan definisi karya jurnalistik, legalitas pemanfaatan konten untuk pelatihan model AI, serta mekanisme lisensi media.

Google juga mengusulkan agar kerja sama berbasis business-to-business (B2B) tetap diakomodasi sebagai alternatif fleksibel yang dapat berjalan berdampingan dengan skema Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Sebagai langkah konkret, Komdigi akan menggelar pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Diskusi lanjutan ini bakal melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, unsur perusahaan media, hingga pengelola platform digital.

Melalui regulasi yang dinamis ini, pemerintah berharap dapat melahirkan payung hukum yang transparan, akuntabel, dan saling menguntungkan (win-win solution).

Muaranya tidak hanya melindungi hak cipta wartawan dan media, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi platform digital untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi digital nasional.