Wamen Bima Arya: Kebijakan Daerah Jangan Matikan Layanan Digital

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan publik, khususnya telekomunikasi, tidak terganggu oleh dinamika kebijakan di tingkat daerah.

Ia menekankan bahwa dalam setiap kebijakan transformasi digital, masyarakat sebagai konsumen harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci percepatan digitalisasi nasional. Konsumen harus menjadi prioritas utama. Saya tidak setuju jika ada pemutusan layanan selama tidak ada pelanggaran berat dan konsumen tidak dirugikan," tegas Bima Arya dalam diskusi panel yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) di Jakarta, baru-baru ini.

Pernyataan ini merespons langkah Pemerintah Kota Mojokerto yang baru-baru ini menghentikan sementara operasional sejumlah penyelenggara jasa internet melalui penonaktifan Optical Distribution Cabinet (ODC).

Langkah tersebut diambil menyusul dugaan pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran serius karena dinilai mengancam keberlanjutan layanan publik dan menciptakan ketidakpastian investasi.

Bima menambahkan, Kemendagri akan segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait untuk memastikan tidak ada kebijakan yang merusak kepercayaan publik.

Menurutnya, sebagaimana dikutip Kamis (15/1/2026), jika regulasi daerah sudah tidak relevan dengan perkembangan industri, maka penyempurnaan aturan harus segera dilakukan melalui duduk bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengingatkan bahwa jaringan telekomunikasi kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, setara dengan listrik dan air.

Ia menilai pemutusan layanan tanpa solusi alternatif bukanlah langkah yang bijak dalam menyelesaikan sengketa regulasi.

“Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan, seharusnya penyelesaian dilakukan melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan memutus layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucap Nezar.

Ia menyatakan kesiapan Komdigi untuk memfasilitasi sinkronisasi antara kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan keberlanjutan transformasi digital nasional.

Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmo Sutarno, menyoroti bahwa hambatan pembangunan infrastruktur digital saat ini sering kali bersifat non-teknis, seperti ketidakterpaduan perencanaan antara pusat dan daerah. Ia mengibaratkan ketidaksinkronan kebijakan ini sebagai "pasir dalam sepatu" yang menghambat langkah besar bangsa.

"Industri kita menghadapi tantangan ganda: tuntutan percepatan infrastruktur seperti 5G, namun di sisi lain tertekan biaya regulasi yang tinggi dan persaingan ketat," ujar Sarwoto.

Sarwoto juga menekankan pentingnya arah kebijakan "T3 Komdigi" (Terhubung, Tumbuh, Terjaga) periode 2025-2029. Strategi ini bertujuan memastikan konektivitas digital yang terjangkau, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta menjaga ruang digital tetap berdaulat.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berharap adanya kesamaan tafsir regulasi agar penataan infrastruktur digital tidak mengorbankan kepentingan publik maupun menghambat iklim investasi di Indonesia.