Pakar: Literasi Digital Rendah Jadi Akar Polemik Kuota Internet Hangus

Liputan6.com, Jakarta - Polemik mengenai pemberlakuan sisa kuota internet hangus saat masa aktif berakhir ternyata masih menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, menilai permasalahan ini berakar pada rendahnya tingkat literasi digital masyarakat terhadap produk-produk telekomunikasi dari operator seluler.

Menurutnya, masyarakat cenderung kurang teliti dalam memahami detail produk dan ketentuan yang ditetapkan oleh operator seluler sebelum melakukan pembelian pulsa atau paket data internet.

"Padahal, operator telekomunikasi, sebelum menjual produknya telah memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku," ujar Trubus, dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

Sebagai industri yang sangat teregulasi, Trubus meyakini bahwa seluruh praktik penjualan paket data dan pulsa oleh operator telekomunikasi selama ini telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Syarat dan ketentuan terkait penjualan pulsa dan kuota internet berbatas waktu oleh operator seluler sebenarnya sudah diinformasikan dengan baik. Namun, pemahaman publik terhadap hal ini masih minim. Inilah yang menunjukkan betapa lemahnya literasi digital masyarakat kita," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini.

Trubus mendorong Komdigi bersama dengan para pelaku industri telekomunikasi untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait regulasi penjualan kuota data dan pulsa yang telah ada.

Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Merujuk pada regulasi Komdigi, khususnya Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan telekomunikasi, layanan telekomunikasi memang menggunakan sistem dengan batas waktu pemakaian.

Hal ini berarti bahwa penggunaan kuota atau pulsa pada layanan operator seluler mengikuti masa aktif yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebelumnya, layanan internet menggunakan sistem pemotongan pulsa utama secara langsung berdasarkan volume data yang diakses. Pola ini mengakibatkan biaya yang lebih tinggi bagi pelanggan yang mengakses internet tanpa paket data, karena tarif dihitung per kilobyte.

Untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi bagi pelanggan, operator seluler kemudian menawarkan berbagai pilihan paket data berbasis volume dengan masa aktif yang bervariasi, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan.

Tujuannya adalah agar pelanggan dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan internet mereka, sekaligus mendapatkan tarif yang lebih terjangkau sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan telekomunikasi yang inklusif.

Keberadaan paket layanan data dengan masa berlaku tertentu juga telah sejalan dengan regulasi pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi operator untuk menetapkan layanan berdasarkan jenis, lokasi, volume, maupun waktu tertentu.

Regulasi ini memungkinkan operator seluler untuk menyediakan beragam pilihan paket data yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sekaligus menawarkan tarif yang lebih kompetitif dibandingkan dengan skema penggunaan pulsa langsung.

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi konsumen, Trubus optimis bahwa seluruh aktivitas operator seluler juga telah mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tersebut, operator seluler dipastikan telah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga, jumlah kuota, dan masa aktif layanan kepada konsumen.

Lebih lanjut, Trubus menyarankan agar Komdigi dan operator seluler aktif berdialog dan melakukan sosialisasi kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui lembaga perlindungan konsumen, mengenai praktik bisnis yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, edukasi kepada publik mengenai gaya hidup digital juga penting. Masyarakat perlu memahami kebutuhan kuota internet mereka agar tidak membeli paket dengan kuota besar namun tidak terpakai.