Kominfo Targetkan Aturan Turunan UU PDP Soal Lembaga Pengawas Data Pribadi Rampung Pertengahan 2024

Meski nantinya lembaga ini akan berada di bawah Presiden langsung, pada tahap awal, pelaporan dari lembaga tersebut akan dilakukan melalui Kementerian Kominfo. Hal ini dilakukan mengingat sebelum organisasi bisa berjalan secara matang, diperlukan beberapa penyesuaian, seperti rekrutmen termasuk soal SOP-nya.

Sebagai informasi, UU PDP telah disahkan pada September 2022. Kehadiran UU ini akan memberi kepastian hukum bagi setiap warga negara berdaulat atas data pribadinya.

"Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman daring yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga," tutur Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pengesahan UU ini.

Upaya Kominfo membuat draft rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU PDP telah dilakukan sejak lima bulan lalu. Saat itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pengesahan UU PDP memberikan dasar bagi pemerintah, untuk melindungi hak fundamental masyarakat dengan lebih baik.

 Budi pun mengatakan, sesuai dengan amanat UU Pelindungan Data Pribadi, pemerintah menyusun RPP PDP juga dengan melibatkan publik.

Terkait hal ini, Kementerian Kominfo pun meluncurkan laman https://pdp.id pada 31 Agustus 2023, sebagai tempat masyarakat memberikan masukan tentang RPP PDP.

"Melalui penyelenggaraan forum ini, Kominfo berkomitmen untuk melibatkan publik dalam penyusunan RPP PDP yang sudah berjalan sejak awal Januari dengan melibatkan beragam pakar dan akademisi," kata Budi, Rabu (30/8/2023).

"Hal ini sesuai dengan mandat UU PDP," ujar Budi Arie Setiadi di Forum Nasional Pelindungan Data Pribadi (FNPDP) Tahun 2023 yang berlangsung hibrida dari Badung, Bali, seperti dikutip dari siaran pers Kominfo.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan sekarang pelaksanaan UU PDP masih berada dalam masa transisi selama dua tahun. Regulasi ini baru berlaku penuh pada Oktober 2024 mendatang.

Menurut Kominfo, ini dilakukan untuk memberikan kesempatan Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak-pihak pemrosesan data pribadi lain di sektor privat atau publik, mempelajari dan mempersiapkan teknis implementasi di tiap-tiap institusi.