Indonesia Perlu Tingkatkan Investasi untuk TIK Demi Wujudkan e-Government

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dinilai perlu untuk melakukan investasi yang lebih besar pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), apabila ingin mewujudkan e-Government.

Menurut laporan Kearney Transforming Indonesia's e-government landscape, layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya.

Selain itu, layanan digital tersebut juga bisa membantu Indonesia mencapai cita-citanya menjadi negara dengan tingkat ekonomi global.

Perusahaan konsultan manajemen global Kearney menyebut, pembelanjaan pemerintah Indonesia untuk TIK hanya Rp 21 triliun di 2020 dan diperkirakan hanya Rp 46 triliun pada 2030 atau setara dengan 0,13 persen dari PDB.

Tomoo Sato, Partner di Kearney mengatakan, pemerintah membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik

Sato, dalam siaran persnya, ditulis Senin (29/8/2022) mengatakan, investasi ini demi mencapai visi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia pada 2045.

"Jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi 0,5 persen dari PDB di negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya," kata Sato.

Beberapa waktu lalu diduga terjadi kebocoran data pelanggan IndiHome maupun PLN di internet, di mana data tersebut berisikan informasi pribadi serta NIK pelanggan.

2 dari 4 halaman

Pendekatan Inovatif

Macam-macam Jaringan Komputer (Sumber: Pixabay)

Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, Indonesia dapat menggunakan opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur cloud pemerintah yang terpusat.

Serta, menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu pemerintah memungkinkan berbagi data antar kementerian.

"Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI," kata Alvin Suadarna, konsultan di Kearney.

Menurut Alvin, Indonesia juga bisa menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama, untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Kearney mencontohkan, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, memperoleh bantuan dari Bank Dunia pada tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga big data untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga.

3 dari 4 halaman

Komite Khusus e-Government

5 Tips Meredakan Nyeri Punggung setelah Duduk Terlalu Lama di Depan Komputer — Ilustrasi komputer. (Foto: Unsplash.com/Avel Chuklanov).

Daerah Otonomi Guangxi Zhuang sendiri dinyatakan sebagai salah satu provinsi termiskin Tiongkok di barat daya.

Pemerintah Guangdong bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi yaitu Tencent, China Mobile, dan China Unicom, untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini.

Selain itu, komite khusus e-government juga dianggap penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan.

Korea misalnya, menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, untuk mengelola berbagi data publik, sembari memastikan desain dan pengiriman layanan digital.

Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga dianggap penting dalam mengelola urusan e-government.

4 dari 4 halaman

Harus Didukung

Ilustrasi Data Analyst. Kredit: PhotoMIX-Company via Pixabay

Singapura, menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital: Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.

Shirley Santoso, Presiden Direktur dan Partner di Kearney mengatakan di Indonesia, komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden.

Mereka juga bertindak sebagai pejabat eksekutif, untuk memastikan semua kementerian bisa melakukan bagiannya dalam mengelola layanan pemerintah digital.

"Selanjutnya, komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital," pungkas Shirley.

(Dio/Isk)