Smart City dan e-Government, Apa Bedanya?

Liputan6.com, Jakarta - Ide kota pintar alias smart city sudah didengung-dengungkan berbagai kalangan di Indonesia. Sayangnya, sebagian pihak dinilai masih belum memahami betul konsep smart city yang mungkin diterapkan di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut Nonot Harsono selaku Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), masih banyak orang yang menilai smart city itu sama dengan e-Government, padahal keduanya berupa konsep yang berbeda.

Smart city merupakan konsep pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk semua sektor yang lebih luas dari sekedar e-Gov. '

'Smart city adalah konsep pemanfaatan ICT untuk semua kegiatan di daerah, tidak hanya kegiatan pemerintahan lewat e-Gov namun mencakup banyak hal. Misalnya sistem pengendali lampu lalu-lintas, sistem perparkiran terpadu, sistem pengaturan listrik untuk public-utility, sistem pemantau polusi udara/lingkungan, sistem peringatan dini (early warning system),'' jelas Nonot. 

Pria asal Madura itu pun menjelaskan perbedaan lain yang ada antara smart city dengan e-Gov, yakni dari alasan penerapannya.

Nonot menilai penerapan smart city didasarkan pada pertimbangan antara kebutuhan dan kelayakan atau tingkat urgensi smart city di setiap daerah, sedangkan penerapan e-Gov bergantung pada keputusan pimpinan daerah.

"Selama pimpinan daerah menyukai transparansi dan akuntabilitas, serta menyukai komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, maka tentu Pemda itu akan berusaha membangun e-Gov yang baik,'' ungkap Nonot saat berbicara pada diskusi terbatas bertema 'Indonesia Timur Lebih Butuh Broadband'.

Meski begitu, kedua produk teknologi itu memiliki satu kesamaan yakni sangat membutuhkan dukungan jaringan broadband yang memadai. "Kalau tanpa dukungan broadband yang bagus, sulit bagi Pemda mau menerapkan smart city ataupun e-Gov sekalipun," ujarnya.

Kehadiran broadband kian dianggap penting karena bisa memungkinkan pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada warganya.  Tak hanya itu, broadband yang masuk ke desa diharapkan dapat membuat masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan sehari-hari maupun aktivitas bisnisnya.

''Semua pemerintah daerah tentu menginginkan organisasi pemerintahannya berjalan lebih baik dan setara dengan Pemda lain di seluruh indonesia,'' tandas Nonot.

(den/dhi)