DKI Anggarkan Rp 2 Miliar Untuk Kembangkan Aplikasi Android

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta (Diskominfo) saat ini tengah mengembangkan sebuah aplikasi smartphone untuk menampung aspirasi ataupun keluhan warga terkait kondisi Ibu Kota. Mulai dari masalah keamanan, keadaan lingkungan sekitar, kondisi fasilitas umum, hingga hal lain yang menjadi keluhan mereka.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Agus Bambang Setyowidodo, aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi sejenis di sistem operasi Android bernama Safetipin. Aplikasi itu berfungsi memberikan informasi tentang kondisi suatu wilayah dari masyarakat.

"Aplikasi yang sama dengan Safetipin sedang dibangun tahun ini. Bedanya, kalau Safetipin laporan siapapun datanya ada di server yang punya Safetipin, kalau kami yang membuat, maka data dan informasinya jadi miliki kami," kata Agus saat dihubungi, Senin (11/8/2014).

Agus menjelaskan, pihaknya selama ini tidak dapat memantau keseluruhan laporan dari aplikasi Safetipin yang sebelumnya telah digunakan oleh Pemprov DKI. Sebab, servernya berada di India. Pemprov DKI pun akhirnya mengembangkan aplikasi baru agar seluruh laporan masuk ke database DKI.

"Jadi kita tidak tahu persis laporan masyarakatnya bagaimana. Tapi kalau kita punya aplikasi sendiri, data masuk langsung kami terima sehingga kita bisa tahu apa saja laporan masyarakat," ujarnya.

Pengembangan aplikasi tersebut ditargetkan akan selesai dan mulai bisa digunakan masyarakat pada Desember tahun ini. Warga DKI diharapkan dapat turun andil dalam mengawasi lingkungan mereka dengan melaporkan yang dilihat dan dirasakan. Misalnya, saat warga melihat ada tumpukan sampah, Pedagang Kaki Lima (PKL), kondisi jalan berlubang, masalah keamanan dan lain-lain.

Agus mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan dengan menggunakan Google Maps untuk menghubungkan lokasi. Anggaran pengembangan aplikasi ini masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 yakni sekitar Rp 2 miliar.

"Kami belum berikan nama untuk aplikasi ini, yang pasti namanya standar DKI. Kami akan rumuskan, tetapi kami sudah analisis sejak bulan Maret," jelas Agus.