Berita SHM Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Berdasarkan putusan MK apabila ada hak SHM, HGU, HGB dan hak lainnya yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sah menurut hukum d...

4 Cerita Bullying Singkat di Berbagai Kalangan, Berisi Pesan Moral
Kawal Keberlanjutan, Jokowi Siapkan Rencana Kerja untuk Prabowo-Gibran
Telah dibaca 0 kali
Kakek Berusia 88 Tahun di Beijing Viral Usai Tampil di China Fashion Week
Telah dibaca 0 kali
Saksikan Kisah Nyata Spesial di Indosiar, Kamis 25 April 2024 Via Live Streaming Pukul 13.30 WIB
Telah dibaca 0 kali
Paul Munster Janjikan Perubahan di Laga Terakhir Persebaya Lawan Persik di Stadion GBT Surabaya
Telah dibaca 0 kali
Nokia 225 Versi Terbaru Segera Rilis, Cek Spesifikasi dan Harganya
Telah dibaca 0 kali
Batavia Prosperindo Internasional Stock Split 1:20
Telah dibaca 7 kali
Bank Saqu Luncurkan Solopreneur Academy, Wadah Buat Wirausaha Raih Sukses
Telah dibaca 7 kali
Tewas di Tangan Pemburu dan Cula Badak Dijual di Pasar Gelap Jakarta
Telah dibaca 0 kali
100 Kata-Kata Motivasi Lucu Singkat, Menghibur dan Tidak Menggurui
Telah dibaca 7 kali
Kemah Pro-Palestina Bermunculan di Kampus-Kampus AS
Telah dibaca 0 kali
Cek Fakta: Hoaks Foto Presiden Jokowi Memegang Kartu Kabur Saat Demo
Telah dibaca 7 kali
Gaya Modis Gayanti Hutami, Anak Bungsu Tommy Soeharto dan Tata Cahyani
Telah dibaca 0 kali
Chandrika Chika Pernah Diwanti-wanti Hard Gumay untuk Ubah Gaya Hidup agar Tak Terseret Kasus Hukum Lagi
Telah dibaca 7 kali
Kapten Timnas Indonesia Beber Respon Skuad usai Nathan Tjoe-A-On Kembali Ikut Piala Asia U-23 2024
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ilustrasi hutan Indonesia (Dok.Unsplash/ Imat Bagja Gumilar)

Kedua belah pihak saat melaksanakan pertemuan di atas kebun milik Haris Pardede yang disengketakan perusahaan di Desa Bukit Tempurung, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu (16/10/2022). Haris memiliki bukti surat kepemilikan SHM. (Liputan6.com/gresi plasmanto)

Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) dan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022). (Liputan6.com/ Delvira Hutabarat)

Cek Fakta negara bisa miliki tanah warga yang tidak diurus sertifikatnya selama lima tahun.

Jadi ketika Anda hendak membeli rumah atau sebidang tanah, penting untuk mengetahui status sertifikat tanahnya.

Bukti kepemilikan tanah yang paling kuat adalah sertifikat. Tapi juga tidak mutlak. Sertifikat baru dianggap sah apabila tidak ada tuntutan pihak lain yang menyebabkan sertifikat tersebut batal atau cacat hukum.

Bukti kepemilikan tanah yang paling kuat adalah sertifikat. Tapi juga tidak mutlak. Sertifikat baru dianggap sah apabila tidak ada tuntutan pihak lain yang menyebabkan sertifikat tersebut batal atau cacat hukum.