Berita terbaru yang mendominasi pemberitaan seputar Ridwan Kamil adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya, Atalia Praratya. Gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Bandung dan dikonfirmasi oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi.

Sidang perdana untuk perkara ini dijadwalkan akan berlangsung pada pekan ini. Kabar ini sontak menjadi perhatian publik, dengan banyak warganet yang memberikan komentar di media sosial Atalia Praratya.

Mochamad Ridwan Kamil, atau yang akrab disapa Kang Emil, lahir di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 4 Oktober 1971. Ia merupakan putra dari pasangan Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Ridwan Kamil menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur, lulus pada tahun 1999. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di University of California, Berkeley, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Urban Design pada tahun 2001.

Latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang arsitektur dan perencanaan kota menjadi dasar bagi karir profesional dan politiknya di kemudian hari. Ia dikenal memiliki visi yang inovatif dalam pengembangan kota dan tata ruang.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ridwan Kamil dikenal sebagai seorang arsitek profesional. Ia mendirikan perusahaan konsultan arsitektur bernama Urbane Indonesia pada tahun 2004. Urbane telah mengerjakan berbagai proyek desain di dalam dan luar negeri, mendapatkan pengakuan atas karya-karyanya yang inovatif dan berkelanjutan.

Karir politiknya dimulai ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Bandung untuk periode 2013-2018. Selama masa jabatannya, ia banyak melakukan inovasi dalam tata kota dan pelayanan publik, yang membuatnya populer di kalangan masyarakat. Keberhasilannya di Bandung mengantarkannya pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, di mana ia terpilih dan menjabat dari tahun 2018 hingga 2023. Setelah purna tugas sebagai Gubernur, Ridwan Kamil aktif sebagai anggota Partai Golkar dan sering disebut-sebut sebagai salah satu tokoh potensial dalam kancah politik nasional.