Berita Proporsional Terbuka Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Paham perbedaan proporsional di KBBI dan pemilu menunjukkan pentingnya konteks dalam interpretasi sebuah konsep.

03:38
TV
VIDEO: Polemik Sistem Pemilu 2024, Pengamat Politik: Proporsional Terbuka Masih Jadi Pilihan
02:21
News
VIDEO PANGGUNG RAKYAT: Menakar Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup. Pilih Mana?

Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 20 April 2024
Polisi Ungkap Kondisi Mengenaskan 7 Korban Meninggal Kebakaran Ruko Bingkai Mampang Jaksel
Telah dibaca 0 kali
Misteri Ya'juj Ma'juj yang Muncul Jelang Kiamat, Kenapa Dikaitkan dengan Bangsa Mongol?
Telah dibaca 7 kali
Coba Perkosa dan Begal Penumpang, Pengendara Ojol di Tanjungpinang Ditangkap
Telah dibaca 0 kali
Kreator Konten Kegirangan Ketemu Anies Baswedan, Langsung Bikin Karya Spesial di Pesawat
Telah dibaca 0 kali
Menpan RB: Semua Kementerian Akan Pindah ke IKN Secara Bertahap
Telah dibaca 7 kali
Tas Cantik dari Rumput Purun Dijual Sampai ke Irak
Telah dibaca 0 kali
Aksi Heroik Karyawati Minimarket di Semarang Tahan Pencuri Hingga Terseret Sepeda Motor
Telah dibaca 28 kali
Pjs Wali Kota Tanjung Pinang Ditetapkan Tersangka
Telah dibaca 49 kali
Aqiqah atau Qurban, Mana yang Didahulukan? Ini Penjelasan Gus Baha
Telah dibaca 70 kali
Cerita Mengharukan Megawati Hangestri: Nangis Ingin Pulang, Dihibur dengan Makan dan Foto Bersama
Telah dibaca 70 kali
Mengenal Warisan Upacara Adat di Minangkabau yang Masih Lestari
Telah dibaca 56 kali
HEADLINE: Amuk Gunung Ruang di Sulut, Bagaimana Potensi Bahaya dan Mitigasinya?
Telah dibaca 70 kali
Polres Situbondo Segara Panggil Pengelola Pelabuhan Jangkar Terkait Calo Tiket Feri
Telah dibaca 70 kali
Pasutri Meninggal Dunia Usai Terseret Lahar Dingin Semeru
Telah dibaca 84 kali

Advertisement

Advertisement

Kepala Bidang Pengembangan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dora Amalia menunjukkan kosakata yang akan dimasukkan ke KBBI di ruang kerja, Jakarta, Selasa (20/12). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi atau MK (Liputan6.com/Triyasni)

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Banner Infografis MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka. (Liputan6.com/Abdillah)

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (Nur Habibie/Merdeka.com)

“Kepada teman-teman media mohon maaf acara Rakernas III bersifat tertutup. Rakernas akan membahas hal-hal strategis terkait Pemenangan Pemilu. Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowk bersama-sama hadir dalam Rakernas. Juga Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani yang mendapat mandat khusus dari Ketua Umum terkait pemenangan Pemilu,” kata Hasto, Selasa (6/6/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). KPU menerima berkas dari 4 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di hari kesepuluh pendaftaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra berbincang disela pembukaan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekspresi calon hakim MK, Arief Hidayat selama uji kelayakan dan kepatutan Hakim MK di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan saat sidang uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 atau legalisasi ganja untuk medis di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/7/2022). MK menolak uji materi UU Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan dan menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Henry Indraguna, anggota tim ahli hukum Wantimpres. Foto: liputan6.com/Edhie Prayitno Ige

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily (Merdeka.com/ Alma Fikhasari)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan (tengah), Bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri), dan Ketua DPP PAN Viva Yoga saat menggelar Konferensi Pers terkait Kemenangan PAN di Pilkada Serentak, Jakarta, Kamis (10/12). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

Warga mencoblos di bilik suara saat Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 69 Pisangan, Ciputat, Rabu (9/12/2020). Protokol kesehatan dipraktikkan cukup ketat di TPS di Pilkada Kota Tangsel untuk menghindari penularan COVID-19 (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ilustrasi Gedung KPU (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Saat tiba di lokasi, mereka lebih dulu berswafoto bersama-sama di depan pintu masuk kantor DPP PAN. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam diskusi 'Golkar & Partai Tengah: Dialektika Partai Golkar dalam Transformasi Politik' yang digelar Golkar Institute, Jakarta, Selasa (28/3/2023). (Foto: Istimewa).

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan saat sidang uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 atau legalisasi ganja untuk medis di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/7/2022). MK menolak uji materi UU Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan dan menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Bakal Calon Presiden Partai NasDem Anies Rasyid Baswedan (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

1
2
3
4