Pemuda Muhammadiyah Harap Pemilu Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmadi Tawalla, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diterapkan. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Demokrasi Elektoral di Indonesia", yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Dzulfikar menilai sistem proporsional terbuka telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda yang ingin terlibat dalam proses demokrasi.

“Pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak bangsa untuk ikut kontestasi. Format penyelenggara pemilu baiknya tetap seperti sekarang,” ujar Dzulfikar.

Ia juga mengingatkan bahwa sistem tersebut merupakan bagian dari hasil Reformasi 1998 yang menggantikan sistem proporsional tertutup yang sebelumnya digunakan.

“Karenanya, pelaksanaan pemilu dengan proporsional terbuka dapat dipertahankan dan dijaga bersama-sama oleh seluruh stakeholder,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Dzulfikar juga menegaskan komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Saya berharap Pemuda Muhammadiyah bisa menjadi aktor-aktor untuk mendewasakan demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa wacana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada belum mendapat restu dari pimpinan DPR.

“Revisi UU Pemilu belum diputuskan di DPR, kapan dan di mana,” ujar Rifqinizamy.

Menurutnya, Komisi II DPR telah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR, namun hingga kini belum ada sinyal persetujuan terkait percepatan pembahasan revisi tersebut.

“Pimpinan DPR atas pertemuan yang dilakukannya itu belum memberikan sinyal persetujuan untuk dipercepat,” ucapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, dalam diskusi yang sama juga menyoroti kompleksitas pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ia menyebut pemilu nasional yang digelar nyaris bersamaan dengan pilkada merupakan tantangan besar.

“Sebelum tahapan pemilu selesai sudah ada tahapan pilkada. Alhamdulillah kita sebagai penyelenggara pemilu bisa menyelesaikan tahapan tersebut,” kata Afifuddin.