Berita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 2024–2025, Immanuel Ebene...

Rahasia 3 Pemimpin Industri Kreatif Pangkas Kompleksitas Kerja Berkat Ekosistem Apple
Cerita Stasiun Tawang yang Lahir dari Tanah Rawa
Telah dibaca 0 kali
Polisi: Challenge Alquran Berhadiah Miras Ulah Pengunjung Sound Project
Telah dibaca 0 kali
Kaca Film Bisa Ganggu Sinyal HP, Begini Cara Mencegahnya
Telah dibaca 0 kali
FIFA ASEAN Cup 2026 Penting bagi Timnas Indonesia, Ini 3 Alasannya
Telah dibaca 0 kali
Atasi Kesenjangan Talenta Digital, IHCBS 2026 Siapkan SDM Hadapi Era AI
Telah dibaca 0 kali
Cara Membuat Katsu Dada Ayam Fillet untuk Meal Prep, Bisa Disimpan dan Tetap Enak
Telah dibaca 0 kali
9 Model Pintu Geser Kaca untuk Akses ke Teras, Elegan dan Hemat Ruang
Telah dibaca 0 kali
Dewata Challenge Series 2026: Adu Kekuatan Bali United, Persib, dan Sabah FC Hanya di Vidio
Telah dibaca 0 kali
Soal Lari dan Maraton, Coach Valast: Nikmati Dulu Prosesnya
Telah dibaca 0 kali
Superbank Jalankan Program LTIP, Bagian dari Strategi Jangka Panjang Perseroan
Telah dibaca 28 kali
9 Hobi Masa Kecil Orang-Orang Cerdas yang Bisa Mengasah Rasa Ingin Tahu dan Pola Pikir
Telah dibaca 35 kali
Maybank Marathon 2026 Bukan Sekadar Ajang Lari, Bawa Dampak bagi Masyarakat
Telah dibaca 42 kali
LRT Kelapa Gading-Manggarai Beroperasi Mulai 26 Agustus, Ini Rutenya
Telah dibaca 28 kali
Modus 2 Pria Gasak Raket Padel di Tamansari Jakbar
Telah dibaca 42 kali

Advertisement

Advertisement

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat menanti waktu pelaksanaan sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat tiba untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat tiba untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, sesaat sebelum dimulainya sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, sesaat sebelum dimulainya sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim (kedua kiri), berbincang dengan penasehat hukumnya saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang juga salah satu pendiri platform pembayaran dan perusahaan transportasi daring di Indonesia, duduk di sebelah istrinya, Franka Franklin Makarim, sebelum dimulainya sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (AP Photo/Tatan Syuflana)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang juga salah satu pendiri platform pembayaran dan perusahaan transportasi daring di Indonesia, bereaksi sebelum dimulainya sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (AP Photo/Tatan Syuflana)

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yang juga salah satu pendiri platform pembayaran dan perusahaan transportasi daring di Indonesia, saat memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (AP Photo/Tatan Syuflana)

Mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief atau Ibam (kanan) usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Meski diwarnai perbedaan pendapat atau Dissenting Opinion (DO) oleh dua anggota, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Ibrahim Arief atau Ibam. Tampak dalam foto, mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief atau Ibam (kedua kanan) sesaat sebelum mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief atau Ibam juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp 500 juta subsider 120 hari pidana penjara. Tampak dalam foto, mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief atau Ibam saat mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina periode 2011-2015, Alfian Nasution (kiri), bersama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014, Hanung Budya Yuktyanta usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (12/5/2026). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada dua mantan petinggi PT Pertamina, Alfian Nasution dan Hanung Budya Yuktyanta. (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Kedua terdakwa kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018–2023 dijatuhi hukuman masing-masing 6 tahun penjara. Tampak dalam foto, Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina periode 2011-2015, Alfian Nasution (kanan), bersama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014, Hanung Budya Yuktyanta usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Selain pidana penjara, keduanya juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Tampak dalam foto, Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina periode 2011-2015, Alfian Nasution (kedua kiri), bersama Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014, Hanung Budya Yuktyanta usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Kapanlagi.com/Budy Susanto)

Terdakwa kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair yang merupakan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto, usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (4/5/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada dua mantan petinggi PT Pertamina (Persero) dalam perkara korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair. Tampak dalam foto, terdakwa kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair yang merupakan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012–2013, Yenni Andayani, usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (4/5/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014 Hari Karyuliarto divonis pidana penjara selama empat tahun enam bulan. Tampak dalam foto, terdakwa kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair yang merupakan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto (kanan), usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (4/5/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

Mantan Wakil Direktur Optimalisasi Produk di PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Kerry Adrianto Riza (kedua kiri), yang juga putra pengusaha Riza Chalid, duduk di sebelah Gading Ramadhani (kedua kanan), mantan Spesialis Optimalisasi Bahan Baku di PT Kilang Pertamina Internasional, dan Dimas Ismoyo (kanan), mantan Spesialis Senior Optimalisasi Bahan Baku di PT Kilang Pertamina Internasional, sesaat sebelum mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 26 Februari 2026. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar serta membayar uang pengganti Rp 2,9 triliun kepada putra pengusaha minyak M Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza. (BAY ISMOYO/AFP)

Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat 27 Februari dini hari WIB, majelis Hakim menyatakan Muhammad Kerry Adrianto Riza terbukti bersalah dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama periode 2018-2023. Tampak dalam foto, mantan Wakil Direktur Optimalisasi Produk di PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Kerry Adrianto Riza (kanan), yang juga putra pengusaha Riza Chalid, didampingi istrinya Atya Sardadi (kiri), sesaat sebelum mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 26 Februari 2026. (BAY ISMOYO/AFP)

Sebelumnya, Muhammad Kerry Adrianto Riza didakwa melakukan pengaturan agar PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN), perusahaan miliknya, memenangkan pengadaan sewa kapal dalam kerja sama dengan Pertamina. Tampak dalam foto, mantan Wakil Direktur Optimalisasi Produk di PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Kerry Adrianto Riza (kanan), yang juga putra pengusaha Riza Chalid, didampingi istrinya Atya Sardadi (kiri), sesaat sebelum mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 26 Februari 2026. (BAY ISMOYO/AFP)

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (kiri), dikawal menuju ke ruang sidang untuk mendengar pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/2/2026). (BAY ISMOYO/AFP)

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun, ditambah denda sebesar Rp 1 miliar. Tampak dalam foto, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (kiri), dikawal menuju ke ruang sidang untuk mendengar pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/2/2026). (BAY ISMOYO/AFP)

Vonis tersebut dibacakan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Kamis (26/2/2026). Tampak dalam foto, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (tengah), dikawal menuju ke ruang sidang untuk mendengar pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/2/2026). (BAY ISMOYO/AFP)

Bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer sesaat sebelum sidang lanjutan dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/2/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/2/2026). Tampak dalam foto, bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (tengah) sesaat sebelum mengikuti sidang lanjutan dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/2/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Sidang kali ini masih beragendakan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tampak dalam foto, bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer sesaat sebelum mengikuti sidang lanjutan dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/2/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)