Berita Dokumen AS Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Arab Saudi menolak dokumen AS yang menyebut Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan Jamal Khashoggi.

Pasutri Meninggal Dunia Usai Terseret Lahar Dingin Semeru
Jaga Kerukunan dan Kesejukan Demokrasi, Langkah Prabowo Larang Pendukung Demo di MK Sudah Tepat
Telah dibaca 0 kali
Inflasi Terkendali, Harga Kebutuhan Pokok di Jabar Aman Usai Lebaran
Telah dibaca 0 kali
Pulih Cedera, Rodtang Jitmuangnon Cari Korban Baru di ONE 167
Telah dibaca 0 kali
Serang Iran, Gertak Sambal untuk Selamatkan Legitimasi Pemerintah Israel?
Telah dibaca 7 kali
IHSG Tergelincir 1% Usai Israel Serang Iran, Investor Asing Jual Saham Rp 838 Miliar
Telah dibaca 0 kali
Nonton MARC TALKS Episode 5 di Vidio: Peran Penting Keluarga dalam Karier Sandy Walsh
Telah dibaca 14 kali
110 Perantau dari Ponorogo Ikut Balik Gratis ke Jakarta Setelah Libur Lebaran
Telah dibaca 70 kali
Kontestasi Pilgub Kaltim 2024, Ini Sinyal dari Andi Harun
Telah dibaca 77 kali
Bahas Tiga Hal Penting, Menkominfo Budi Arie Setiadi Terima Kunjungan Tony Blair
Telah dibaca 0 kali
Top 3 Berita Hari Ini: Serba-serbi Diet Oatzempic yang Viral di TikTok, Turunkan Berat Badan dengan Makan Oat
Telah dibaca 63 kali
Naik 4 Kali Lipat, Pelita Air Angkut 43.614 Penumpang saat Arus Balik Lebaran 2024
Telah dibaca 84 kali
Aldi Satya Mahendra Siap Kumandangkan Indonesia Raya di WorldSSP300 Assen
Telah dibaca 77 kali
Temui Prabowo, Tony Blair Ucapkan Selamat atas Hasil Pilpres 2024
Telah dibaca 98 kali
Debut Perdana sebagai Model Iklan, BABYMONSTER Jadi Brand Ambasador Adidas
Telah dibaca 63 kali

Advertisement

Advertisement

Jamal Khashoggi (AFP Photo/Str)

Pembunuhan John F. Kennedy. (Sumber Wikimedia/Dallas Morning News/Walt Cisco untuk ranah publik)

Pembunuhan John F. Kennedy. (Sumber Wikimedia/Dallas Morning News/Walt Cisco untuk ranah publik)

Mahfud MD hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). Mahfudnya juga dimintai keterangan terkait dengan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. (Liputan6.com/Johan Tallo)