Berita Agun Gunandjar Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Agun Gunandjar menegaskan, mekanisme 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut.

Jadi Idola Teman Kampus, Foto Kapten Timnas U-23 Rizky Ridho Dipajang di Sudut Kampus UM Surabaya
3 Resep Praktis Siomay, Jajanan Pinggir Jalan Terbaik Dunia Versi TasteAtlas 2024
Telah dibaca 0 kali
5 Tips Beli Emas yang Harus Anda Ketahui
Telah dibaca 0 kali
Bank Jago Raup Laba Rp 22 Miliar pada Kuartal I 2024
Telah dibaca 0 kali
Investor Institusional Kanada Makin Gandrungi Kripto
Telah dibaca 0 kali
120 Caption Semangat Kerja, Bisa jadi Motivasi Mencapai Kesuksesan
Telah dibaca 0 kali
Pantai Tomang Omang, Permata Tersembunyi di Lombok yang Wajib Dikunjungi
Telah dibaca 0 kali
6 Langkah Punya Glass Skin ala Wanita Korea, Bikin Wajah Bercahaya nan Sehat
Telah dibaca 0 kali
Vietnam Gagal Susul Indonesia ke Semifinal Piala Asia U-23 2024
Telah dibaca 0 kali
27 April 1961: Sierra Leone Raih Kemerdekaan dari Inggris
Telah dibaca 0 kali
Kenali 3 Warna yang Disukai dan Tak Disukai Rasulullah, Alasannya Begitu Mendalam
Telah dibaca 14 kali
Jadwal dan Hasil Piala Asia U-23 2024: Siapa Lolos ke Semifinal?
Telah dibaca 616 kali
Badan Geologi Beberkan Penyebab Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta
Telah dibaca 91 kali
Lansia Tewas dalam Insiden Kebakaran Toko Tabung Gas di Cinere Depok
Telah dibaca 91 kali
7 Fakta Menarik Sejarah Kelam Wabah Black Death
Telah dibaca 84 kali

Advertisement

Advertisement

Warga yang hidup di pedasaan harus memperoleh kesejahteraan dengan mendapatkan kucuran dana desa sehingga pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi dengan pemerataan, keadilan, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan.

Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa (Merdeka.com/ Nur Habibie)

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini perlu dievaluasi agar tata pemerintahan ini keberadaannya bisa memperkokoh NKRI.

Petugas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menunjukkan sejumlah barang bukti yang disita saat razia yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bandung, 22 Juli 2018. (Arie Nugraha)

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6). Agun Gunandjar diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait adanya dugaan aliran dana korupsi E-KTP. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjawab pertanyaan seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6). Agun diperiksa untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Heri Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6). Agun Gunandjar diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait adanya dugaan aliran dana korupsi E-KTP. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto)

Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa (kedua kiri) memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). Hari ini, KPK kembali mangkir dalam agenda rapat kerja dengan Pansus KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Agun Gunandjar Sudarsa (Liputan6.com/ Andi Muttya Keteng)

Para akademisi dari berbagi kampus akan meneliti keberadaan KPK dari berbagai perspektif dengan objektif dan rasional.

Para akademisi dari berbagi kampus akan meneliti keberadaan KPK dari berbagai perspektif dengan objektif dan rasional.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dan Panitia Khusus Hak Angket KPK menggelar jumpa pers seusai rapat konsultasi di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menghadiri rapat konsultasi , Jakarta, Rabu (12/7). Kunjungan tersebut merupakan bentuk silahturahim sekaligus koordinasi terkait kerja-kerja Pansus yang sudah mulai masuk substansi. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dan Panitia Khusus Hak Angket KPK foto bersama usai rapat konsultasi di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Jakarta, Rabu (19/10). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi proyek elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), Jakarta, Rabu (19/10). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ilustrasi KPK (AFP Photo)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mantan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar meninggalkan Gedung KPk usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Jakarta, Rabu (19/10). Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Agun Gunandjar (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa memimpin rapat, Jakarta, Senin (19/6). Pansus angket terhadap KPK memanggil Miryam terkait klarifikasi terhadap surat pernyataannya yang pernah disampaikan ke Pansus. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa memimpin rapat, Jakarta, Senin (19/6). Pansus angket terhadap KPK memanggil Miryam terkait klarifikasi terhadap surat pernyataannya yang pernah disampaikan ke Pansus. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) berbincang dengan anggota Pansus Angket KPK jelang Rapat Koordinasi di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (4/7). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ini persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi.

1
2