Duka Pemilu 2024 di Surabaya, 137 Petugas KPPS Sakit dan Dua Orang Meninggal

Titus Saptadi mengaku pihaknya akan memberikan santunan berupa uang kepada dua keluarga ahli waris petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

"Kami akan lakukan prosedur administrasi dan secara faktual kami akan menemui secara langsung ahli waris,” imbuh Titus.

Sesuai regulasi, lanjut Titus, santunan kematian badan ad hoc Pemilu, sebesar Rp 36 juta.

“Untuk besarannya berdasarkan ketentuan tadi, untuk kematian badan ad hoc yang tertimpa musibah sampai dengan meninggal diberi santunan kematian sebesar Rp 36 juta,” ucapnya.

"Selain itu, ada opsi penambahan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta. Kemudian dapat diberikan biaya pemakaman Rp10 juta. Jadi kalau yang 10 juta bunyinya, dapat diberikan,” tambah Titus.

Santunan itu, kata Titus, berlaku selama masa kerja badan ad hoc sejak dilantik 25 Januari 2024 hingga berakhir 25 Februari 2024.

“Berdasarkan ketentuan, kita bisa mengcover sejak tanggal pelantikan sampai masa kerja berakhir. Jadi harus kita teliti, mereka sudah dilantik tanggal 25 Januari batas terakhir 25 Februari, bisa dicover nanti santunanya," ujarnya.

"Jika ada kejadian sebelum coblosan atau pemungutan suara, asalkan itu sudah di atas masa kerjanya 25 Januari-25 Februari 2024, ya tetap dicover,” tambah Titus.

Titis menegaskan, KPU masih tahap mengidentifikasi secara administrasi. Santunan akan diberikan usai ada perintah dari KPU RI.

“Setelah identifikasi semuanya, secara administrasi akan minta untuk dipenuhi. Kami laporkan ke KPU provinsi untuk diteruskan kepada KPU RI. Setelah ada perintah, kami akan menindaklanjuti,” ucapnya.