Serikat Pekerja Tolak Kenaikan UMK Kota Malang 2024 Sebesar 4,27 Persen, Minta 15 Persen

Liputan6.com, Malang - Serikat Pekerja di Kota Malang menolak usulan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2024 sekitar 4,27 persen yang diajukan dewan pengupahan. Mereka menuntut upah naik antara 9- 15 persen seperti kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang, Suhirno, mengatakan dalam rapat koordinasi awal bersama Dewan Pengupahan, rumusan kenaikan UMK 2024 mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“Perwakilan buruh tidak setuju dengan rumusan itu, kami menolak usulan itu,” kata Suhirno, Kamis, 23 November 2024.

UMK Kota Malang 2023 ini sebesar Rp 3.194.143, bila memakai rumusan yang diusulkan Dewan Pengupahan maka UMK 2024 naik sekitar 4,27 persen atau sekitar Rp 134 ribu – Rp 150 ribu. Sedangkan SPSI ingin naik antara 8 persen-15 persen atau antara Rp 250.000 – Rp 380.000.

“Lha gaji PNS naik delapan persen dan pensiunan PNS naik dua belas persen, kok buruh cuma naik empat persen. Kita ini sama-sama rakyat, kok dibedakan,” ucap Suhirno.

Dia menambahkan, UU Cipta Kerja sudah membuat pekerja swasta lebih susah sebab pesangonnya dipangkas dari semula 32,2 kali gaji menjadi 25,75 kali gaji. Klaim perekonomian Indonesia yang semakin membaik tidak benar-benar dirasakan para buruh.

“Ini kan malah tidak semakin membaik kehidupan di Indonesia, padahal semua harga-harga naik,” tutur dia.

Menurut Suhirno, SPSI Jawa Timur berencana menggelar unjuk rasa buruh secara besar-besaran di Surabaya pada 30 November 2023 mendatang. Sikap itu telah disepakati oleh seluruh perwakilan SPSI se Jawa Timur.

“Tuntutan kami agar upah naik sampai lima belas persen. Kalau pun mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, maka paling rendah naikknya sembilan persen,” ucap dia.