P3PD Diyakini Buka Mindset Baru Aparatur Desa soal Belanja Keuangan Desa secara Baik dan Benar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah melakukan pelatihan kepada aparatur desa secara masif melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pelatihan ini diyakini membawa pola pikir (mindset) baru bagi aparatur desa tentang tata cara mengelola dana desa.

"Kualitas belanja desa bukan hanya dimaknai kalau PADes nya meningkat. Tapi yang lebih luas adalah pelatihan ini sesungguhnya buka mindset kepala desa dan jajarannya agar dana desa digunakan untuk kebutuhan masyarakatnya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah, Selasa (24/10/2023).

Kebutuhan masyarakat tersebut, kata Paudah, harus sesuai dengan potensi yang ada di desa. Artinya, rencana penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus untuk kepentingan masyarakatnya.

Paudah menjelaskan, dari hasil evaluasi selama sebulan pelaksanaan, P3PD telah berjalan sesuai dengan harapan.

"Sekitar 80 persen sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita ingin capai," ujarnya.

Dalam sesi pelatihan itu, para aparatur desa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengelola desa. Saat ini, sejumlah provinsi berhasil menyelesaikan pelatihan lebih cepat. Provinsi tersebut di antaranya Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.

Paudah menekankan, pelatihan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun sebaliknya perlu adanya kesinambungan. Ini mengingat dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 538,67 triliun selama 9 tahun pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara nasional.

Hingga kini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak lebih dari 2 persen. "Agak miris. Tidak punya daya ungkit," ujarnya.