Selain DBH, Bupati Sumenep Perjuangkan Hak Partisipasi Migas 10 Persen

Liputan6.com, Jakarta Bupati Sumenep Achmad Fauzi terus berupaya memperjuangkan hak-hak daerah akibat adanya eksplorasi minyak bumi dan gas (migas). Tidak hanya mendorong dana bagi hasil (DBH) yang menguntungkan daerah, tetapi menginginkan pelaksaaan hak partisipasi (participating interest/PI) 10% berjalan sesuai aturan.

Ketentuan tentang PI 10% dimandatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016. Dalam aturan itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diwajibkan menawarkan maksimal 10% saham kepada badan usaha milik daerah (BUMD).

"Undang-undangnya sudah ada, permennya juga sudah ada, tinggal itikad baik perusahaan-perusahaan migas yang bereksplorasi di Indonesia ini saja. Contohnya di Kabupaten Sumenep, sampai sekarang masih dalam proses terus. Ini memang dinamikanya luar biasa," tutur Fauzi, Rabu (21/12/2022).

Fauzi mengungkapkan, alotnya pelaksanaan PI 10% dirasakan di seluruh daerah penghasil migas se-Indonesia. Aturan tersebut kerap dilanggar lantaran perusahaan cenderung mengedepankan orientasi bisnis.

"Seolah-olah perusahaan swasta yang eksplorasi ini seperti enggan. Seharusnya mereka lebih melihat kepada social oriented, bukan profit oriented," katanya.

Tanpa lelah, Fauzi terus mendorong pemerintah pusat untuk tegas dalam melaksanakan aturan PI 10% kepada para perusahaan migas. Apalagi, sektor ini menjadi kewenangan pusat melalui SKK Migas.

"Ini jadi pekerjaan rumah pemerintah pusat agar lebih tegas kepada perusahaan yang bereksplorasi di seluruh Indonesia," ucapnya.