Viral 11 Tuntutan Jerome Polin Cs ke Pemerintah dan DPR, Salah Satunya Sahkan RUU Perampasan Aset

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah pesohor melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan ini diajukan Jerome Polin, Cheryl Marella, Ahmad Balya, dan Salsa Erwina di medsos.

Sebanyak 11 tuntutan diunggah dalam lima berkas di akun Instagram terverifikasi, Sabtu (30/8/2025). Yang pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat.

Atau, anggota DPR yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel. KPK diminta mengaudit segala kepemilikan harta, aset, dsb. Ketiga, bebaskan mereka yang ditangkap terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat dalam demo 25, 28, 29 Agustus 2025.

“Keempat, reformasi DPR. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Ke depannya, laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat,” demikian isi berkas tersebut.

Poin keempat juga berisi tuntutan merampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgen bagi kesejahteraan rakyat. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR dan BUMN.

“Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti: PPH 21 persen ditanggung APBN. Sistem pengawalan khusus. Transportasi cukup transportasi umum gratis. Pensiun seumur hidup bag masa kerja 1 periode,” demikian dilaporkan.

Masih poin keempat, ke depan, KPK diminta meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Siarkan segala sidang dan rapat secara live transparan dengan masyarakat. Poin kelima, menyorot gaji dan tunjangan anggota dewan yang terhormat.

“Kelima, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas total take home pay maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji,” begitu isi tuntutan yang dilihat Showbiz Liputan6.com, Minggu (31/8/2025) pagi.

Keenam, menetapkan key performance indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Ke depan, evaluasi dan pecat yang tak bisa memenuhi target. Sementara progress, achievement, dan challenges dilaporkan secara berkala kepada rakyat.

“Ketujuh, audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang initial public offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi prositif terhadap APBN,” lanjutnya.