Menyikapi JTR, BNPP Ambil Langkah Strategis

“Namun demikian yang perlu kita tangani adalah jalur-jalur tidak resmi ini tidak digunakan untuk perlintasan secara non tradisional atau secara illegal. Pertama illegal tersebut digunakan oleh masyarakat yang bukan dari ataupun bukan yang berdomisili di desa kawasan jalur tidak resmi tersebut," tegas Murtono.

"Yang kedua menjadi sarana untuk oknum-oknum tertentu dari kawasan tersebut atau oknum masyarakat dari luar kawasan untuk membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan,” sambungnya.

Tentu saja langkah strategis, tegas dan tak melupakan humanisme serta aspek sosial dari warga yang bermukim di kawasan perbatasan menjadi hal utama bagi BNPP ke depannya dalam memberikan rekomendasi, atau bahkan kebijakan Institusi untuk menyikapi hal ini.

Banyak pihak berharap, BNPP sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan, dapat bertindak secara cepat dan tepat untuk menyelesaikan polemik di kawasan perbatasan yang terus berubah-ubah dikarenakan kondisi yang juga dinamis sesuai perkembangan zaman dan teknologi.

(Tim BNPP)