Puluhan Warga Jember Jadi Korban Arisan Bodong, Ratusan Juta Melayang

Liputan6.com, Jember - Sekitar 50 warga Kabupaten Jember, menjadi korban penipuan berkedok jual-beli slot arisan online. Para korban menanggung kerugian bervariasi mulai dari jutaan rupiah hingga menembus angka Rp 120 juta per orang.

​Kasus ini mencuat ke publik saat Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menggelar kegiatan serap aspirasi di Kantor Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Sabtu sore (24/10/2026). Dalam forum tersebut, puluhan korban mendesak DPRD memberikan pendampingan hukum agar kasus ini mendapat kepastian hukum dan dana mereka dapat kembali.

​Salah satu korban, Siti Hamida Tusa’diyah, mengungkapkan bahwa terduga pelaku berinisial EV yang juga warga Desa Ajungtelah menghilang sejak awal Oktober 2026. Praktik arisan online yang dikelola EV sendiri diketahui telah berjalan sejak Juni 2026.

​"Korban mencapai sekitar 50 orang dengan kerugian bervariasi. Ada yang mengalami kerugian Rp 120 juta, Rp 90 juta, Rp 50 juta, hingga nominal di bawahnya," ujar Siti, Senin (26/10/2026).

​Berdasarkan penelusuran para korban, EV saat ini terdeteksi berada di wilayah Singosari, Kabupaten Malang. Kendati demikian, para korban menegaskan tidak akan mengambil tindakan sendiri dan memilih menyerahkan penanganannya kepada jalur hukum yang berlaku.

​"Kami tidak sembarangan langsung ke Malang. Ada proses, langkah-langkah, dan aturan yang harus diikuti. Kami mempercayakan sepenuhnya kepada pihak berwenang," imbuhnya.

​Para korban mengeklaim telah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polres Jember. Namun, hingga sepekan pasca-laporan dilayangkan, mereka menilai belum ada perkembangan signifikan dari aparat penegak hukum.

​Menyikapi hal tersebut, Siti menyatakan bakal kembali mendatangi Polres Jember guna mempertanyakan progres penyelidikan atas laporan yang telah dimasukkan.

​Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, memastikan pihaknya akan mengawal tuntas kasus hukum yang dihadapi puluhan warga tersebut. DPRD, kata Candra, siap menyiapkan fasilitas pendampingan hukum melalui Badan Bantuan Hukum untuk membela hak-hak para korban.

​"Jika ibu-ibu berkenan, kami akan memberikan pendampingan atau advokasi hukum agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti. Kami menyediakan kawan-kawan dari Badan Bantuan Hukum yang siap membantu wong cilik," tegas Candra.

​Selain pendampingan hukum secara langsung, Candra juga membuka pintu bagi para korban untuk membawa persoalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi di Gedung DPRD Jember guna mendesak langkah konkret penegak hukum.