MA Kabulkan Permohonan Pemakzulan Bupati Gowa Husniah Talenrang

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026 yang diputus pada Kamis (1/10/2026).

Dalam amar putusannya, MA menyatakan permohonan yang diajukan DPRD Gowa dapat diterima. Majelis hakim juga menilai objek permohonan yang diajukan memiliki dasar hukum.

"Kabul permohonan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum."

Kuasa hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, membenarkan amar putusan tersebut telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Menurutnya, putusan itu menjadi dasar bagi DPRD Gowa untuk melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Iya, sudah dirilis oleh MA amar putusannya hari ini," kata Khairil, Jumat (2/10/2026).

Khairil mengatakan putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Karena itu, DPRD Gowa akan menindaklanjuti hasil putusan sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Di sisi lain, kubu Bupati Gowa mengaku telah menerima salinan putusan tersebut. Meski demikian, mereka masih akan mempelajari proses yang mengantarkan permohonan DPRD dikabulkan oleh MA.

"Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu," kata kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang.

Sebelumnya, DPRD Gowa telah menyetujui usulan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang melalui rapat paripurna yang membahas hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Keputusan tersebut disebut mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPRD Gowa.

Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, mengatakan usulan yang disepakati dalam rapat paripurna adalah pemberhentian bupati. Usulan tersebut kemudian menjadi rekomendasi utama DPRD Gowa.

"Usulannya tentang pemberhentian, itu usulannya pertama," kata Dian.

Dian menegaskan seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap usulan tersebut. Bahkan, seluruh anggota DPRD Gowa yang berjumlah 45 orang turut menandatangani dokumen persetujuan.

"Secara kelembagaan kami menyetujui semuanya. Fraksi-fraksi semua menyetujui. Tujuh fraksi menyetujui secara bulat, semuanya," ujarnya.

Menurut Dian, dukungan terhadap usulan itu datang dari seluruh anggota DPRD tanpa pengecualian. Dari total 45 anggota dewan, semuanya menandatangani persetujuan yang diajukan.

"Kami semuanya ada 45 anggota DPRD menandatangani persetujuan untuk pemakzulan. Dari partai kami, Gerindra, menyatakan pemakzulan bupati," tegasnya.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, usulan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Agung untuk dimintakan pendapat. Setelah putusan MA terbit, tahapan berikutnya akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setelah itu, baru ke Kemendagri untuk menindaklanjuti apa yang menjadi putusan MA," katanya.