Dorong IKD, Kemendagri Pastikan Layanan Publik Lebih Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menegaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian krusial dalam percepatan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.

Erliani menyampaikan, verifikasi identitas yang kuat serta integrasi data kependudukan yang presisi akan berdampak langsung pada efisiensi layanan hingga ketepatan penyaluran bantuan.

“IKD menjadi bagian penting dalam transformasi digital pelayanan publik. Dengan identitas yang terverifikasi dan data yang semakin terintegrasi, proses pelayanan, termasuk perlindungan sosial, dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran,” ujar Erliani dalam Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Balai Kota Koesoemo Wicitra, Kota Blitar, Minggu (20/9/2026).

Selain aspek kecepatan, Erliani menjamin sistem IKD tetap mengedepankan prinsip transparansi. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki atau menyanggah jika terdapat ketidaksesuaian data.

“Masyarakat tetap diberikan ruang untuk melakukan sanggah apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi sistem ini tidak hanya berbicara soal kecepatan, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Langkah percepatan IKD ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno. Romy menekankan bahwa penerapan identitas digital harus tetap bersifat inklusif dan tidak menyulitkan warga yang minim akses teknologi.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan KTP dari dompet ke telepon genggam. Yang lebih penting adalah bagaimana identitas digital membuat pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat,” kata Romy.

Romy menambahkan, pengembangan sistem kependudukan idealnya menerapkan prinsip single identity berbasis one identity, distributed data, controlled access agar keamanan data publik tetap terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) menyatakan komitmennya untuk mempermudah akses IKD melalui pola pelayanan jemput bola, termasuk memanfaatkan momen Car Free Day (CFD) pada akhir pekan.

“Kita menerapkan konsep layanan jemput bola, layanan yang betul-betul memperhatikan masyarakat sebagai pusat layanan itu sendiri. Sehingga pemerintah menyesuaikan kepada masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan kepada pemerintah,” ujar Mas Ibin.

Berdasarkan data Dispendukcapil, capaian aktivasi IKD di Kota Blitar kini telah menembus 32.577 jiwa atau 26,32 persen dari target. Angka ini mengantarkan Kota Blitar masuk dalam jajaran empat besar daerah dengan aktivasi IKD tertinggi di Jawa Timur.