Kebakaran Hutan Kalimantan Meluas, DPR: Perlu Langkah Extraordinary

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah bertindak extraordinary dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dampaknya telah meluas ke berbagai sektor, baik kesehatan, pendidikan, transportasi, maupun aktivitas ekonomi.

"Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini," kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Kamis (20/8), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, pada tahun 1997-1998, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan.

“Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegas dia.

Ia mengatakan kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini juga telah memaksa Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

“Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer,” kata dia.

Menurut dia, kejadian ini harus menjadi prioritas nasional karena kebakaran ini telah memaksa sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat, seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang memperpanjangnya hingga 4 September 2026.

Selain itu, lanjutnya, kebakaran ini telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai menjadi wilayah terparah.

Sementara di Arsel, terdapat 98 kejadian kebakaran yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai, terdapat 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.

Ia mengatakan data MapBiomas Fire menunjukkan puncak kebakaran terjadi pada 2014, 2015, dan 2019. Sekitar 61 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi antara September hingga November, dengan puncaknya pada Oktober.

“Catatan sejarah ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” katanya.

Menurut dia, evaluasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan.

Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu terus ditingkatkan akurasinya. Peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran juga krusial.

Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas.

“Saya menegaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata dia.