Kemenhut Uji Kesiapan Perusahaan, Cegah Kebakaran Hutan Sebelum Api Muncul

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat untuk memastikan kesiapan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum api muncul.

Melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melakukan pengawasan kepatuhan terhadap PBPH pada 10-14 Agustus 2026.

Pengawasan dilakukan untuk menguji kesiapan perusahaan menghadapi periode rawan karhutla. Pemeriksaan mencakup sarana, prasarana, personel, hingga sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Tim tidak hanya memeriksa apakah perusahaan memiliki fasilitas pengendalian kebakaran, tetapi juga memastikan seluruh perangkat tersebut benar-benar siap digunakan ketika dibutuhkan.

Pengawasan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak, serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan.

Petugas diterjunkan langsung ke lokasi perusahaan untuk memeriksa sejumlah fasilitas, antara lain menara pantau, sekat kanal, embung dan sumber air, peralatan pengendalian kebakaran, kesiapan regu perusahaan, hingga sistem deteksi dan respons dini.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mengelola kawasan hutan.

“Menghadapi El Niño dan musim kemarau, kesiapsiagaan kebakaran hutan harus menjadi bagian dari tata kelola usaha kehutanan yang bertanggung jawab. Pencegahan kebakaran bukan hanya untuk melindungi hutan, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap dan bencana ekologis, menjaga kepastian usaha, serta memastikan investasi yang sah tidak terganggu oleh risiko kebakaran. Karena itu, pemegang izin harus benar-benar siap sebelum api muncul, bukan baru bergerak ketika kebakaran sudah terjadi,” tegas Januanto.

Menurut Kementerian Kehutanan, pemegang PBPH tidak cukup hanya memiliki dokumen maupun peralatan pengendalian kebakaran. Seluruh perangkat tersebut harus dapat berfungsi dan didukung personel yang siap merespons ketika muncul potensi titik api.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom mengatakan pengawasan terhadap empat perusahaan sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pemegang izin kehutanan agar meningkatkan kesiapsiagaan.

Menurutnya, petugas menguji apakah sistem pengendalian kebakaran benar-benar dapat bekerja ketika dibutuhkan.

“Yang kami uji bukan hanya keberadaan sarana, tetapi apakah sistem pengendalian kebakaran perusahaan benar-benar bekerja ketika dibutuhkan. Menara pantau, sumber air, sekat kanal, peralatan, hingga regu pengendalian kebakaran harus siap. Pengawasan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan agar menjaga arealnya secara serius selama periode rawan kebakaran hutan. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak taat terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru melakukan pembenahan,” tegas Leonardo.

Dengan demikian, kesiapan perusahaan tidak hanya diukur dari banyaknya peralatan yang tersedia.

Kemampuan personel, kecepatan mendeteksi titik api, ketersediaan sumber air, kesiapan regu pemadam, serta kemampuan merespons potensi kebakaran juga menjadi bagian dari pengawasan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan karhutla, terutama saat memasuki periode kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran.

Pengawasan kepatuhan perusahaan dilakukan bersamaan dengan penguatan deteksi dini, kesiapan personel dan sarana, patroli, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pendekatan tersebut diarahkan agar penanganan karhutla tidak selalu dimulai setelah api membesar. Setiap potensi kebakaran diharapkan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

Melalui pengawasan langsung terhadap pemegang PBPH, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa tanggung jawab mencegah karhutla juga berada di tangan perusahaan yang mengelola kawasan hutan.

Perusahaan dituntut memastikan wilayah kelolanya dalam kondisi siap menghadapi ancaman kebakaran, terutama selama periode rawan.