Pimpinan DPR: Keterwakilan Perempuan Prasyarat Penting Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan angka atau kuota. Hal itu disampaikan terkait kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan.

"Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif," ujar Sari di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Sari menyebut berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik berkorelasi dengan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia.

"Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional," ungkap Sari saat berbicara dalam Forum Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan yang diinisiasi Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Perempuan yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu meyakini forum tersebut mengangkat tema yang sangat penting, khususnya dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia.

Merespons hal itu, Ketua Umum KPPG Hetifah Sjaifudian mengatakan forum yang digelar menjadi ruang strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarkelompok perempuan politik dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen.

"Hasil Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan diharapkan dapat melahirkan kesimpulan dan langkah strategis bersama guna memperkuat posisi perempuan dalam politik elektoral sekaligus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang," ujar Hetifah.

Ketua Komisi X DPR RI itu juga mengungkapkan bahwa sebagai partai, Golkar telah berkomitmen mendorong kepemimpinan perempuan.

"Hal tersebut tercermin dari banyaknya kader perempuan Partai Golkar yang saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun parlemen, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan DPR RI, ketua komisi, hingga pimpinan alat kelengkapan dewan," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Tati Noviati, mengatakan KPPG sebagai organisasi sayap perempuan sekaligus Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar menghadirkan organisasi sayap perempuan maupun bidang pemberdayaan perempuan dari partai-partai peserta Pemilu 2024, baik yang memiliki keterwakilan di DPR RI maupun partai nonparlemen.

"Harapannya, forum ini dapat memperkuat sinergi antarpartai politik dalam memperjuangkan peningkatan representasi perempuan yang lebih substantif dan berkelanjutan di Indonesia," tandas Sekjen KPPG itu.

Dalam forum sarasehan, masing-masing organisasi perempuan partai politik memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, termasuk hambatan struktural, kultural, maupun regulatif yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan keterpilihan perempuan pada pemilu.

Forum tersebut juga menghadirkan para pakar dan pemangku kepentingan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan representasi politik perempuan.

Para pakar yang memberikan pandangan dan masukan dalam forum tersebut antara lain Siti Zuhro, Peneliti Utama BRIN; Iffa Rosita, Komisioner KPU RI; Titi Anggraini, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem; serta Neni Nur Hayati, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia (DEEP Indonesia).