Wali Kota Denpasar Klarifikasi dan Minta Maaf soal Penonaktifan PBI BPJS

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyebut penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan BPJS Kesehatan atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sosial.

Klarifikasi ini disampaikan pada Sabtu 14 Februari 2026, didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswati.

"Saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada bapak Presiden dan juga bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami yang menyatakan bahwa bapak presiden menginstruksikan kepada menteri sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6 sampai 10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar," ujar Jaya Negara di Denpasar, dikutip dari Antara, Minggu (15/2/2026).

Jaya Negara menegaskan, tidak ada niat untuk membuat kegaduhan di tengah masyarakat, seperti yang disampaikan Menteri Sosial. Yang dimaksud Wali Kota dalam pernyataannya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami, adalah bapak presiden mengeluarkan instruksi nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," katanya.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswati, jumlah penerima manfaat PBI di Kota Denpasar mencapai 24.401 jiwa.

Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, Jaya Negara menyebut telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna mengambil langkah strategis, yakni mengaktifkan kembali data puluhan ribu warga Denpasar tersebut.

Pengaktifan puluhan ribu warga Kota Denpasar tersebut menggunakan dana dari APBD Kota Denpasar.

"Kami ingin mengambil suatu kebijakan, bahwa data yang di nonaktifkan itu, kami aktifkan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan di Kota Denpasar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meminta Wali Kota Denpasar Jaya Negara mencabut pernyataannya yang dinilai menyesatkan publik terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Wali Kota Denpasar sebelumnya menyebutkan ada perintah presiden melalui Kemensos untuk menonaktifkan pasien PBI BPJS Kesehatan Desil 6 sampai 10 termasuk di Kota Denpasar.

Mensos menilai pernyataan Wali Kota Denpasar tersebut memunculkan kebingungan di masyarakat luas karena jauh dari fakta yang sebenarnya.

"Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI," kata Mensos usai berkoordinasi terkait pelaporan PBI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (13/2).

Mensos pun menegaskan tak ada perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menonaktifkan data PBI jaminan kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Kota Denpasar.