Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data terkini dari BNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana ini telah mencapai 303 jiwa, korban hilang dilaporkan sebanyak 279 orang, ratusan orang terluka hingga puluhan ribu orang mengungsi dan terancam kehilangan rumah. Hal ini menunjukkan betapa genting dan belum tuntasnya proses evakuasi dan pencarian.

"PB HMI menyampaikan seruan tegas bahwa prioritas utama harus ditempatkan pada keselamatan dan kesehatan korban," kata Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI, Nur Hariyani melalui siaran pers diterima, Minggu (30/11/2025).

Nur menyatakan, saat ini Indonesia menghadapi situasi darurat sebab setiap nyawa berharga dan pemerintah tidak boleh lengah. Karenanya, PB HMI menyerukan untuk menetapkan status Bencana Nasional, agar semua sumber daya dan bantuan dapat digerakkan secara cepat dan maksimal.

"PB HMI menilai skala kerusakan yang masif, kerusakan infrastruktur hingga akses jalan putus, meluasnya wilayah terdampak dan wilayah terisolir serta korban yang terus bertambah menjadi indikator yang cukup untuk menilai bahwa status Bencana Nasional harus segera ditetapkan," tutur Nur.

Nur berharap, situasi genting yang sedang dihadapi oleh ketiga provinsi ini bisa segera mendapatkan bantuan maksimal. Sebab saat ini korban sangat membutuhkan Kebutuhan Darurat Kesehatan, Logistik, dan Evakuasi.

"Korban membutuhkan air bersih, makanan, layanan medis, tempat evakuasi, dan keselamatan dasar tanpa mobilisasi besar-besaran, banyak nyawa dalam risiko," tegas Nur.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menekankan bahwa situasi kebencanaan berpacu dengan waktu. Artinya, setiap detik berharga kelalaian dan lambatnya respons bisa berakibat fatal bagi banyak nyawa.

“PB HMI mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas tetapkan status darurat bencana nasional untuk bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tidak ada waktu untuk menunggu," jelas Bagas.

Bagas punt menyerukan, aksi Gotong Royong Kemanusiaan dan Solidaritas sebagai Kunci bahwa PB HMI percaya penyelamatan korban hanya bisa dijamin jika seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan bersatu, bergerak cepat dan sinergis.

“PB HMI Mengajak seluruh masyarakat, para kader dan alumni HMI, dan relawan kemanusiaan untuk menggalang solidaritas dan gotong royong dalam membantu korban lewat penggalangan bantuan, medis, logistik, dan advokasi agar pemerintah bertindak cepat," dia menutup.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi permintaan publik mengenai kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Prabowo mengatakan pemerintah masih terus melakukan pemantauan situasi di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ya nanti kita monitor terus,” ujar Prabowo saat ditemui wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

Prabowo memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi komprehensif sebelum memutuskan penetapan status darurat bencana nasional. Ia menyampaikan bahwa distribusi bantuan dan dukungan logistik tetap berjalan.

“Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo.